JAKARTA,Cobisnis.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa dana penanganan bencana yang dikelola melalui mekanisme pooling fund saat ini sudah sebesar Rp7,3 triliun.
Menurut dia, jumlah itu dikumpulkan secara bertahap dengan rincian Rp3 triliun dari APBN Tahun Anggaran 2022 dan Rp4,3 triliun dalam APBN Tahun Anggaran 2023.
“Ini akan kita kumpulkan terus dan kalau tidak terpakai akan dijaga dananya. Konsep pooling fund persis seperti dana abadi pendidikan (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan/LPDP),” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Jumat, 3 Maret.
Menkeu menjelaskan, skema terbaru terbaru yang diterapkan akan semakin mempercepat respon penanganan bencana serta membuka ruang yang lebih luas untuk kemampuan penyediaan dana.
“Pengelolaan dana tersebut dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” tuturnya.
Bendahara negara mengungkapkan, pada tahap pertama dana pooling fund dimanfaatkan untuk pengasuransian gedung dan aset-aset negara di pusat maupun daerah sebagai langkah kesiapan jika terjadi bencana alam.
Pemerintah juga telah menyiapkan dana kontingensi berupa pinjaman yang dapat dicairkan apabila terjadi bencana, yakni yang berasal dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) sebesar 500 juta dolar.
“Dana ADB bisa dipakai untuk mengantisipasi kejadian tertentu, baik dalam rangka penanganan COVID- 19 maupun penanggulangan bencana di masa mendatang,” kata dia.H
Menkeu menambahkan, untuk meminimalisir risiko pemerintah sudah melakukan implementasi risk transfer melalui asuransi Barang Milik Negara (BMN) dan asuransi pertanian.
“Pada saat petani mulai melakukan panen dan terjadi banjir, mereka akan mendapatkan penggantian apabila dari masyarakat petani itu sudah mengasuransikan tumbuhan, barang-barang, yang memang merupakan bagian dari income mereka,” ucapnya.
Menkeu berharap agar seluruh mekanisme ini akan menjadi salah satu faktor yang mendukung suksesnya respon segera saat terjadi bencana di berbagai daerah. Dia juga secara khusus menekankan pentingnya koordinasi pusat dan daerah.
“Sehingga nanti ini akan menjadi sebuah ekosistem yang kuat,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
