JAKARTA, Cobisnis.com – Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 berada pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Penyampaian Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2022, Kamis (20/5/2021).
Asumsi tersebut mempertimbangkan berbagai dinamika ekonomi global dan nasional, risiko ketidakpastian, dan potensi pemulihan ekonomi di tahun depan dengan catatan Covid-19 dapat terus dikendalikan, fungsi intermediary perbankan dapat kembali pulih, serta didukung kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan sektor keuangan OJK yang kondusif.
“Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro untuk penyusunan RAPBN 2022 adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 hingga 5,8 persen,” kata Menkeu.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan usulan inflasi sebesar 2,0 hingga 4,0 persen, tingkat suku bunga SUN 10 Tahun 6,32 hingga 7,27 persen, sedangkan nilai tukar rupiah berada di Rp13.900,00 – Rp15.000,00 per dolar Amerika.
Di sisi lain, harga minyak mentah Indonesia berada pada kisaran US$55-65 per barel, lifting minyak bumi 686-726 ribu barel per hari, dan lifting gas bumi 1.031-1.103 ribu barel setara minyak per hari.
“Belajar dari kondisi dinamika dalam penanganan Covid 19 dan dampaknya yang begitu luas, juga tantangan struktural yang masih harus kita atasi di dalam perekonomian kita, maka arsitektur kebijakan fiskal harus bersifat adaptif, antisipatif, responsif, namun pragmatis, dan fokus pada tercapainya tujuan jangka panjang,” ujar Menkeu.
Tahun 2022 akan menjadi fondasi konsolidasi dan reformasi. Konsolidasi fiskal diarahkan untuk menyehatkan makro fiskal dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal tahun 2022 akan semakin efektif, prudent, dan sustainable.
“Pendapatan negara akan semakin meningkat ke kisaran 10,18 hingga 10,44 persen dari PDB. Belanja negara akan mencapai kisaran 14,69 hingga 15,30 persen dari PDB,” kata Menkeu
Sementara, keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran -2,31 hingga -2,65 persen PDB. Defisit akan semakin mengecil ke -4,51 hingga -4,85 persen PDB. Rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 43,76 s.d. 44,28 persen PDB.
Akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menciptakan kesempatan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka dapat ditekan di kisaran 5,5 hingga 6,2 persen. Angka kemiskinan akan berada di rentang 8,5 hingga 9,0 persen. Rasio Gini akan berkisar antara 0,376 hingga 0,378. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat ke rentang 73,44 hingga 73,48.
“Di tengah kondisi pemulihan ini, kita harus tetap optimis dan tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berkomitmen untuk menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” pungkas Menkeu.
