Cobisnis.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Targetnya untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital.
“Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” kata Menteri Johnny usai menghadiri The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020), Senin (2 November 2020).
Pemerintah Indonesia, kata Johnny, memanfaatkan momentum pandemi mempercepat transformasi digital. Menteri Kominfo memaparkan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.
“Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia,” ujar Menteri Johnny.
Dalam pertemuan virtual itu, Menteri Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.
“Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo,” tuturnya.
Pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan layer terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet menjangkau seluruh warga negara..
“Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa. Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk mengirimkan jaringan broadband seluler ke penerima,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023.
“Kami berharap proyek ini dapat menyediakan akses internet di 150.000 titik akses publik dari total 501.000 titik akses publik di seluruh nusantara. Satelit ini akan memiliki total kapasitas 150 Gbps yang akan tiga kali lebih besar dari 9 satelit yang ada di orbit Indonesia,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia berharap bisa mengurangi blank spot di titik layanan publik yang sulit dijangkau. Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan.
