JAKARTA, Cobisnis.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan petani tetap boleh menjual jagung dengan harga di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Ketentuan HPP bukan batas maksimal harga jual, melainkan patokan pembelian yang wajib dipenuhi Perum Bulog untuk melindungi petani saat harga turun.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas Hermawan mengatakan tidak ada larangan maupun ancaman pidana bagi petani yang menjual jagung di atas HPP. Ketika harga pasar sedang tinggi, pembelian dapat dilakukan oleh pihak swasta.
“Tidak ada pemerintah melarang petani menjual harga di atas HPP. Yang wajib membeli jagung Rp6.400 sesuai HPP itu adalah Bulog. Jadi pada saat harga lagi tinggi, pemerintah setop, yang beli adalah swasta,” ujar Hermawan dalam pertemuan dengan asosiasi petani di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketentuan HPP jagung pipilan kering diatur melalui Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025. Aturan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026.
HPP jagung di tingkat petani ditetapkan minimal Rp5.500 per kilogram untuk kadar air 18 hingga 20 persen, tanpa ketentuan tingkat aflatoksin. Sementara itu, harga Rp6.400 per kilogram berlaku untuk jagung dalam kemasan yang diserahkan di gudang Bulog, dengan kadar air maksimal 14 persen dan aflatoksin maksimal 50 ppb.
Untuk pembelian jagung curah dengan spesifikasi kadar air dan aflatoksin yang sama, HPP ditetapkan Rp6.250 per kilogram. Hermawan menegaskan ketentuan tersebut menjadi kewajiban pembelian Bulog, bukan pembatasan harga yang dapat diterima petani.
Menurut Hermawan, kewajiban Bulog menyerap jagung menjadi penting ketika harga domestik turun, terutama saat panen raya. Sebaliknya, ketika harga pasar lebih tinggi, petani tetap bisa menjual hasil panen kepada pembeli swasta.
Bapanas mencatat Bulog telah menyerap 240,7 ribu ton jagung produksi dalam negeri hingga pertengahan November 2026. Realisasi penyerapan mencapai 2.308 ton pada Oktober dan 3.443 ton selama periode 1 hingga 15 November.
Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia Jember, Jumantoro, mengaku sebelumnya khawatir Surat Edaran Bapanas menimbulkan persoalan di tingkat petani. Ia menerima informasi bahwa sejumlah pedagang enggan membeli jagung karena takut terkena sanksi.
Setelah mendapat penjelasan dari Bapanas, Jumantoro menilai kekhawatiran tersebut muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami aturan. Ia berharap penjelasan pemerintah dapat menghilangkan keraguan pedagang untuk membeli hasil panen petani.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menjelaskan bahwa penindakan pelanggaran harga pangan menyasar pelaku usaha besar, bukan petani maupun pedagang kecil. Menurutnya, sanksi ditujukan kepada produsen dan distributor besar yang terbukti mempermainkan harga.
Surat Edaran Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 mengatur kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP), serta Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas pangan. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin usaha, hingga penarikan pangan dari peredaran.
Jika ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pelaku dapat diproses dengan ancaman pidana penjara maksimal tujuh tahun dan denda Rp1,5 miliar. Bapanas menegaskan ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi petani menjual jagung di atas HPP.












