JAKARTA, Cobisnis.com – Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KEPP) terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada pekan depan. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), kepolisian belum mengumumkan siapa yang akan memimpin majelis sidang tersebut.
Kepastian jadwal disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sidang etik itu berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
“Tadi saat bersama Pak Menko Polkam, Pak Kadiv Humas sudah menyampaikan untuk Bapak LSP akan dilaksanakan pada pekan depan,” kata Trunoyudo, Selasa (17/11/2026).
Trunoyudo menjelaskan mekanisme persidangan mengacu pada Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026. Aturan tersebut merupakan perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan mengenai susunan majelis diatur dalam Pasal 42. Dalam aturan tersebut, organisasi Komisi Kode Etik Polri terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota.
Ketua dan wakil ketua juga merangkap sebagai anggota komisi. Sementara itu, anggota majelis harus memiliki pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.
Saat ditanya mengenai sosok yang akan memimpin sidang Listyo, Trunoyudo belum memberikan nama. Polri menyatakan susunan majelis akan disampaikan lebih lanjut sesuai mekanisme dalam peraturan tersebut.
“Nanti akan kami sampaikan sesuai dengan mekanisme Perpol yang kami sampaikan tadi,” ujarnya.
Listyo merupakan satu dari empat perwira tinggi Polri yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh. Tiga nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkembangan sebelumnya, Ahrie Sonta telah menjalani sidang etik pada 10 November 2026 dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu, Eko Hadi menjalani sidang etik pada 17 November 2026 dan juga dijatuhi sanksi PTDH.
Adapun Slamet Uliandi belum menjalani sidang etik karena masih menjalani pemulihan kesehatan. Polri menyatakan proses persidangan terhadap yang bersangkutan belum dapat dipaksakan selama kondisi kesehatannya belum memungkinkan.
Dugaan penyadapan terhadap Prabowo disebut telah berlangsung sejak 2025. Selain proses pidana, pemeriksaan etik terhadap para anggota Polri yang terseret perkara tersebut menjadi bagian dari penanganan internal institusi.













