JAKARTA, Cobisnis.com – Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan, Senin (16/11).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, hingga saat ini belum terdapat aturan yang secara komprehensif mengatur mekanisme penyadapan. Ketentuan mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun dilarang juga belum memiliki landasan hukum yang jelas.
Menurut Habiburokhman, perbedaan mekanisme perizinan dan jangka waktu penyadapan masih menjadi persoalan yang perlu diperjelas melalui undang-undang.
Dalam rapat tersebut, Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menyampaikan sejumlah usulan untuk dimasukkan dalam RUU Penyadapan.
Pertama, penyadapan harus memiliki sasaran terbatas. Dedy menegaskan tindakan tersebut tidak boleh dilakukan terhadap sembarang orang, melainkan hanya untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan penanganan kejahatan dengan tingkat ancaman tinggi.
Selain itu, penyadapan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Polri juga mengusulkan agar setiap tindakan penyadapan memperoleh persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Jangka waktu penyadapan di lingkungan Polri, menurut Dedy, diatur selama satu bulan.
Dokumen penyadapan juga harus mencantumkan pihak yang mengusulkan sasaran, memberikan persetujuan, hingga menjalankan proses teknis. Pemisahan tugas tersebut diperlukan sebagai bentuk pengendalian.
Dedy menambahkan, seluruh aktivitas penyadapan wajib didokumentasikan. Catatan tersebut tidak boleh diubah ataupun dihapus.
Pengawasan juga harus dilakukan oleh Kabaintelkam Polri, fungsi inspektorat, serta Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
Terkait penyalahgunaan kewenangan, Polri mendorong penerapan sanksi pidana, etik, dan disiplin. Ketentuan tersebut berlaku bagi pelaksana maupun pihak yang memberikan perintah penyadapan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membuka peluang percepatan pembahasan RUU Penyadapan setelah mencuatnya dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
RUU Penyadapan sendiri telah masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.













