JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah mewajibkan Perum Bulog membeli jagung dari petani ketika harga pasar turun. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menjaga harga di tingkat petani sekaligus memastikan pasokan jagung untuk kebutuhan peternak.
Ketentuan tersebut menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung pipilan kering sebesar Rp6.400 per kilogram. Harga itu berlaku untuk jagung dengan kadar air 14% yang diserahkan di gudang Perum Bulog.
Sementara itu, jagung dengan kadar air 18-20% di tingkat petani ditetapkan memiliki HPP Rp5.500 per kilogram. Adapun harga acuan jagung di tingkat peternak sebesar Rp5.800 per kilogram untuk kadar air 15%.
Ketentuan harga tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 457 Tahun 2026. Aturan yang ditetapkan pada 10 November 2026 itu merujuk pada Keputusan Kepala Bapanas Nomor 381 Tahun 2025 dan Peraturan Bapanas Nomor 6 Tahun 2024.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan penetapan HPP merupakan bentuk komitmen pemerintah menjaga keseimbangan harga jagung nasional. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk melindungi petani tanpa membebani peternak dengan harga pakan yang terlalu tinggi.
Menurut Hermawan, HPP berfungsi sebagai harga dasar atau batas bawah pembelian pemerintah melalui Bulog. Petani tetap diperbolehkan menjual jagung di atas HPP apabila harga pasar sedang menguntungkan.
“Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan,” ujar Hermawan.
Pemerintah juga menugaskan Bulog menyerap sedikitnya 1 juta ton jagung produksi dalam negeri sepanjang 2026. Penugasan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 untuk memenuhi Cadangan Jagung Pemerintah.
Cadangan jagung tersebut nantinya disalurkan kepada peternak melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan. Pada Oktober 2026, pemerintah menambah alokasi program tersebut sebanyak 150 ribu ton.
Di sisi lain, pemerintah mewajibkan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan HPP, Harga Acuan Pembelian (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga dalam program SPHP. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, hingga pencabutan izin usaha.
Pengawasan dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan unsur kepolisian dan TNI. Jika ditemukan indikasi tindak pidana di bidang pangan, perkara dapat dilaporkan kepada penyidik, dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
