JAKARTA, Cobisnis.com – Pakar hukum pemilu Universitas Indonesia, Titi Anggraini, meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan seluruh persyaratan calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka diperiksa secara menyeluruh.
Menurut Titi, proses pemeriksaan administrasi dan kelayakan calon harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum setelah cawapres baru ditetapkan.
“Harus dipastikan semua persyaratan benar-benar terpenuhi agar tidak ada persoalan di kemudian hari,” kata Titi melalui pesan singkat, dikutip Sabtu (14/11/2026).
Ia menilai polemik yang mengiringi pergantian posisi cawapres tidak terlepas dari proses pemeriksaan persyaratan sebelumnya yang dinilai kurang ketat. Karena itu, pengalaman tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam proses penentuan pengganti Gibran.
Titi juga menyinggung adanya persoalan terkait pemenuhan persyaratan yang dinilai tidak berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Persoalan yang terjadi hari ini juga dipicu oleh problem dalam memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan prosedur yang ada,” imbuhnya.
Adapun ketentuan mengenai persyaratan calon wakil presiden tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Aturan tersebut memuat 20 persyaratan yang harus dipenuhi setiap calon. Beberapa di antaranya adalah berstatus sebagai warga negara Indonesia sejak kelahirannya, memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta berusia paling rendah 40 tahun bagi calon yang belum pernah terpilih melalui pemilu maupun pilkada.
MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Anggota
Di tengah proses pergantian tersebut, MPR RI telah membentuk tim khusus untuk memeriksa kelengkapan persyaratan calon wakil presiden yang baru.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyampaikan bahwa tim verifikasi tersebut beranggotakan 36 orang. Salah satu pimpinan MPR akan ditunjuk untuk memimpin pelaksanaan tugas pemeriksaan.
“Rapat gabungan telah memutuskan jumlah tim verifikasi ada 36 yang akan diketuai oleh seorang di antaranya dari pimpinan MPR. Tim verifikasi ini tugasnya adalah verifikasi semua persyaratan calon Wakil Presiden,” ujar Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Selain membentuk tim pemeriksaan, MPR juga telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Berdasarkan jadwal yang telah disiapkan, proses pemilihan sekaligus pelantikan wakil presiden baru direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
