JAKARTA, Cobisnis.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah terus meningkatkan transparansi dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Pernyataan tersebut disampaikan Mu’ti dalam agenda Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
“Yang pertama adalah penyaluran dana BOS dan dana PIP yang semakin transparan, semakin akuntabel, semakin terbuka, tentu dengan sistem yang semakin online dan semakin baik kita sempurnakan,” kata Mu’ti, dikutip dari berbagai sumber, selasa (6/10/2026).
Menurut Mu’ti, pemerintah masih terus melakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyaluran BOS dan PIP. Langkah tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran pendidikan semakin terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain BOS dan PIP, Mu’ti turut menyoroti pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Menurutnya, proyek pembangunan dan perbaikan sekolah selama ini kerap dianggap sebagai sektor yang rentan terhadap penyimpangan.
“Revitalisasi sekolah yang biasanya yang seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang basah, kadang-kadang basah kuyup begitu,” ujar Mu’ti.
Karena itu, Kemendikdasmen menerapkan mekanisme swakelola dalam program revitalisasi sekolah. Kebijakan tersebut dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Mu’ti mengatakan hasil kajian pemerintah menunjukkan mekanisme swakelola membuat proses revitalisasi sekolah menjadi lebih sederhana dan akuntabel. Selain itu, kualitas pekerjaan juga dinilai lebih baik.
“Berdasarkan penelitian kami lakukan, alhamdulillah prosesnya lebih simpel, juga lebih akuntabel, hasil pekerjaannya lebih baik,” ucapnya.
Ia menambahkan, pola swakelola juga memberikan manfaat langsung bagi perekonomian masyarakat di sekitar sekolah. Pelaksanaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan penggunaan material dari wilayah setempat.
“Hasil pekerjaannya lebih baik, dapat menggerakkan ekonomi di tingkat lokal, baik dalam konteks penyerapan tenaga kerja maupun pembelian material untuk pembangunan,” kata dia.
Masyarakat Didorong Terlibat
Mu’ti menegaskan, perbaikan tata kelola anggaran pendidikan tidak cukup hanya dengan memenuhi prosedur administratif. Pemerintah juga ingin memastikan manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami upayakan adalah bagaimana agar masyarakat lebih terlibat dan juga kerja sama dengan pemda, karena sebagian besar kegiatan Kemdikdasmen dilaksanakan bermitra dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan juga masyarakat sebagai mitra strategis kami,” kata dia.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam pelaksanaan berbagai program Kemendikdasmen. Dengan keterlibatan tersebut, pengawasan serta pemanfaatan anggaran pendidikan diharapkan semakin efektif dan transparan.
