JAKARTA, Cobisnis.com – Upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mengawasi dan mengatur perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menghadapi berbagai tantangan.
Sejumlah pihak bahkan menilai situasinya mirip dengan masa awal pandemi Covid-19, ketika kebijakan dan respons pemerintah masih terus berubah.
Perhatian publik sempat tertuju pada pengumuman yang dibuat Center for AI Standards and Innovation (CAISI) pada 5 Mei lalu. Lembaga yang berada di bawah Departemen Perdagangan AS itu mengungkapkan telah memperoleh akses awal ke beberapa model AI paling canggih sebelum dirilis ke publik.
Melalui akses tersebut, CAISI dapat menguji kemampuan dan potensi risiko teknologi tersebut. Selain itu, lembaga itu berupaya menilai dampaknya terhadap keamanan nasional dan masyarakat Amerika Serikat.
Sebelumnya, CAISI telah menjalin kesepakatan sukarela dengan OpenAI dan Anthropic. Setelah itu, lembaga tersebut juga mencapai kesepakatan serupa dengan Google, Microsoft, dan xAI.
Langkah tersebut dinilai sebagai perkembangan penting dalam upaya pengawasan teknologi AI. Karena itu, banyak pihak melihatnya sebagai fondasi awal menuju regulasi yang lebih komprehensif.
Namun, perkembangan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari setelah pengumuman dipublikasikan, informasi tersebut diam-diam dihapus dari situs resmi lembaga tersebut.
Menurut sumber yang mengetahui masalah itu, Gedung Putih meminta penghapusan pengumuman tersebut. Langkah itu dilakukan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan perintah eksekutif terkait AI yang saat itu sedang dipersiapkan Presiden Donald Trump.
Sementara itu, perdebatan mengenai regulasi AI terus berkembang di Amerika Serikat. Pemerintah, perusahaan teknologi, dan regulator masih berusaha menemukan keseimbangan antara inovasi dan keamanan.
Di sisi lain, perkembangan AI berlangsung sangat cepat. Karena itu, banyak pengamat menilai regulasi sering kali tertinggal dibanding kemajuan teknologi yang muncul di pasar.
Meski begitu, tekanan untuk membangun kerangka pengawasan yang jelas terus meningkat. Berbagai pihak menilai aturan yang lebih pasti diperlukan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan teknologi AI di masa depan.
