JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menindak setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Pernyataan itu disampaikan menyusul penggeledahan yang dilakukan Polri di sejumlah lokasi dalam penyidikan dugaan korupsi proyek batu bara PLN.
Menurut Djamari, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa melihat asal institusi maupun jabatan yang dimiliki. Ia menegaskan penegakan hukum harus berjalan secara adil dan profesional.
Djamari menyebut pemberantasan korupsi masih menjadi salah satu agenda utama pemerintah. Oleh sebab itu, Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pembenahan di berbagai sektor sekaligus memperkuat sistem penegakan hukum yang independen, transparan, dan akuntabel.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum. Menurutnya, Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum lainnya memiliki misi yang sama, yakni memberantas korupsi serta menegakkan keadilan sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Djamari mengajak masyarakat untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Ia mengingatkan bahwa penyebaran spekulasi dapat memicu kesalahpahaman, mengganggu stabilitas, sekaligus memengaruhi jalannya proses hukum.
Lebih lanjut, ia menegaskan pemerintah menghormati seluruh tahapan proses hukum yang sedang berlangsung. Karena itu, aparat penegak hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
Djamari pun mengimbau masyarakat agar melihat maraknya pengungkapan kasus korupsi sebagai bukti meningkatnya keseriusan negara dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, semakin banyak kasus yang terungkap mencerminkan pengawasan dan penegakan hukum yang semakin kuat, bukan menandakan praktik korupsi semakin meningkat.
