JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka. Pertemuan ini berlangsung lebih dari tiga jam.
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas arah reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fokusnya mencakup kebijakan jangka pendek hingga menengah.
Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menyerahkan 10 buku laporan langsung kepada Presiden. Buku tersebut merangkum seluruh hasil kerja komisi.
Selain itu, sejumlah pejabat hadir dalam agenda tersebut. Di antaranya Mahfud Md, Yusril Ihza Mahendra, dan Listyo Sigit Prabowo.
Jimly menjelaskan bahwa tim menyusun laporan dari berbagai masukan. Mereka menghimpun pendapat dari lembaga negara, organisasi masyarakat, dan internal Polri.
Selain itu, tim juga mengunjungi sejumlah daerah. Langkah ini bertujuan menyerap aspirasi publik terkait reformasi kepolisian.
Kemudian, tim merumuskan hasil tersebut menjadi 10 buku rekomendasi. Isinya mencakup revisi Undang-Undang Polri serta aturan turunan.
Di sisi lain, komisi juga mengusulkan reformasi internal Polri. Program ini ditargetkan berjalan hingga tahun 2029.
Dalam pertemuan itu, Presiden menerima seluruh rekomendasi. Ia juga memberikan arahan pada isu strategis.
Salah satunya terkait rencana pembentukan Kementerian Keamanan. Namun, pemerintah memutuskan tidak melanjutkan wacana tersebut.
Keputusan itu diambil karena dinilai lebih banyak risiko dibanding manfaatnya.
