JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah mengungkap kebutuhan investasi hingga Rp 1.100–1.200 triliun untuk membangun dan mengembangkan jaringan kereta api nasional sampai tahun 2045.
Angka tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menilai pembangunan perkeretaapian selama ini masih tertinggal dibanding infrastruktur jalan.
Menurutnya, terdapat kesenjangan investasi yang cukup lebar antara sektor jalan dan kereta api. Kondisi ini membuat pengembangan transportasi publik berbasis rel belum maksimal.
AHY menegaskan pembangunan jalan tetap penting, namun ketimpangan investasi harus segera diperbaiki. Perkeretaapian dinilai strategis untuk mobilitas massal dan efisiensi logistik.
Untuk mencapai target jaringan sekitar 14.000 kilometer, pemerintah akan melakukan reaktivasi jalur lama dan pembangunan jalur baru. Proyek ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang transportasi nasional.
Kebutuhan dana yang mencapai Rp 1.200 triliun menjadi tantangan besar. Angka ini setara dengan beberapa kali anggaran infrastruktur tahunan, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan APBN.
Pemerintah mendorong skema pembiayaan kreatif dengan melibatkan sektor swasta. Kolaborasi ini dinilai penting untuk mempercepat pembangunan tanpa membebani keuangan negara.
Selain itu, peran pemerintah daerah juga dinilai krusial. Pendapatan dari sektor transportasi sebenarnya cukup besar, namun alokasi belanja untuk transportasi publik masih rendah.
Ketimpangan antara pendapatan dan belanja ini dinilai menghambat pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah pusat mendorong daerah agar lebih proporsional dalam mengalokasikan anggaran.
Penguatan transportasi berbasis rel diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan biaya logistik. Dampaknya juga bisa meningkatkan daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.
Jika terealisasi, proyek ini akan menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar Indonesia. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
