JAKARTA, Cobisnis.com – Keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menolak membayar kontribusi sebesar 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 17 triliun) untuk keanggotaan Board of Peace (BoP) menjadi perhatian berbagai media internasional.
Sejumlah media asing menyoroti langkah Indonesia yang memilih berkontribusi dalam bentuk non-finansial, seperti pengiriman pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan, dibandingkan memberikan dana besar.
Media Malaysia, Bernama, melaporkan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah membuat komitmen untuk menyumbang dana sebesar itu. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa sejak awal Indonesia tidak menyatakan kesediaan untuk memberikan kontribusi finansial.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pihak BoP hanya menanyakan kesiapan Indonesia dalam mendukung misi perdamaian, termasuk kemungkinan pengiriman pasukan, bukan meminta iuran wajib dalam jumlah tertentu.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga tidak menghadiri pertemuan donor pendiri di Washington yang membahas penggalangan dana besar untuk rekonstruksi Gaza. Hal ini semakin menegaskan bahwa Indonesia tidak terlibat dalam komitmen pendanaan tersebut.
Sementara itu, media berbasis Singapura, Channel News Asia, menyoroti polemik yang sempat muncul di dalam negeri terkait isu ini. Kekhawatiran publik terhadap potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu alasan utama klarifikasi dari pemerintah.
Prabowo menjelaskan bahwa terdapat beberapa kategori keanggotaan dalam BoP. Kontribusi sebesar 1 miliar dollar AS hanya berlaku bagi negara yang ingin menjadi anggota permanen atau premium, dan Indonesia tidak mengambil opsi tersebut.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa peran Indonesia dalam Board of Peace akan lebih difokuskan pada kontribusi nyata di lapangan, seperti misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan, bukan melalui pendanaan besar.
