JAKARTA, Cobisnis.com – Sebanyak enam anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik membelot dan bergabung dengan Demokrat untuk memblokir tarif impor Kanada yang diberlakukan Presiden Donald Trump, dalam sebuah pemungutan suara yang menjadi pukulan politik langka bagi sang presiden.
Pemungutan suara tersebut secara efektif bertujuan membatalkan rezim tarif terhadap Kanada yang menjadi kebijakan utama Trump di periode keduanya. Langkah ini mencerminkan keresahan yang telah lama berkembang di internal Partai Republik terkait perang dagang yang digagas Gedung Putih.
Trump langsung merespons keras melalui platform Truth Social. Ia memperingatkan bahwa setiap anggota Partai Republik yang menentang kebijakan tarifnya akan menghadapi konsekuensi politik, termasuk potensi tantangan dalam pemilihan pendahuluan (primary).
“Anggota Partai Republik di DPR atau Senat yang memilih menentang TARIF akan benar-benar menderita konsekuensinya saat Pemilu, termasuk Primary!” tulis Trump.
Enam anggota Partai Republik yang mendukung upaya pembatalan tarif tersebut adalah Thomas Massie, Don Bacon, Kevin Kiley, Jeff Hurd, Brian Fitzpatrick, dan Dan Newhouse.
Jeff Hurd mengatakan para petani dan produsen baja di daerah pemilihannya terdampak oleh kebijakan tarif tersebut. “Pada akhirnya, saya melihat Konstitusi, melihat kepentingan terbaik distrik saya, dan saya mengambil keputusan itu. Ini tidak mudah, tapi ini yang benar,” ujarnya.
Dan Newhouse, yang akan pensiun setelah masa jabatan ini, menegaskan bahwa negaranya memiliki hubungan dagang erat dengan Kanada. Ia menyebut tarif telah meningkatkan harga pupuk, peralatan, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya.
Sebelumnya, Senat AS juga telah meloloskan langkah serupa untuk membatalkan tarif Kanada dengan suara mayoritas sederhana. Namun, meskipun DPR dan Senat menyetujui kebijakan tersebut, Trump masih memiliki kewenangan untuk memveto. DPR sendiri tidak memiliki dukungan dua pertiga suara yang dibutuhkan untuk membatalkan veto presiden.
Ketua DPR Mike Johnson menyebut pemungutan suara ini sebagai “latihan yang sia-sia” karena pada akhirnya tidak akan mengubah kebijakan jika diveto. Ia mengaku kecewa dengan hasilnya, namun menolak berkomentar soal ancaman Trump terhadap anggota partainya.
Bagi sebagian anggota Republik, pemungutan suara ini bukan hanya soal tarif, tetapi juga soal menegaskan kembali kewenangan Kongres dalam menetapkan kebijakan perdagangan. Don Bacon menyatakan bahwa tarif seharusnya menjadi kewenangan legislatif, bukan sepenuhnya eksekutif.
“Kita bukan stempel karet,” ujar Bacon, menegaskan bahwa banyak anggota Partai Republik sebenarnya memiliki pandangan serupa namun enggan menyuarakannya secara terbuka karena tekanan politik.
Kasus ini menjadi salah satu contoh langka pembelotan di tubuh Partai Republik, di tengah cengkeraman politik Trump yang masih kuat atas partainya. Namun Demokrat telah membuka jalur prosedural untuk memaksa pemungutan suara tambahan dalam beberapa pekan ke depan, termasuk terkait tarif terhadap Meksiko dan kebijakan tarif lain yang disebut Trump sebagai “liberation day tariffs.”
Perkembangan ini berpotensi memicu ketegangan lanjutan di Kongres terkait arah kebijakan perdagangan Amerika Serikat.
