JAKARTA, Cobisnis.com – Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjatuhkan sanksi kepada sejumlah emiten atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal. Beberapa di antaranya PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Telecom Tbk, dan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk selaku produsen Sari Roti.
OJK mencatat telah menetapkan 93 sanksi administratif, larangan, dan perintah tertulis atas pelanggaran peraturan pasar modal sepanjang 2026 hingga 31 Agustus. Total denda administratif dari sanksi tersebut mencapai Rp73,99 miliar.
“Sepanjang 2026 sampai dengan 31 Agustus, OJK telah menetapkan 1.277 sanksi administratif, larangan, dan/atau Perintah Tertulis kepada Emiten, Perusahaan Publik, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan/atau pihak terkait lainnya atas pelanggaran peraturan pasar modal dan pelanggaran atas kepatuhan pelaporan,” tulis OJK dalam keterangan resminya, Senin (31/8/2026).
Selain denda, OJK menjatuhkan delapan peringatan tertulis, lima perintah tertulis, 10 larangan, dan enam pembekuan izin. Sanksi tersebut diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas pasar modal.
Pihak yang dikenai sanksi tidak hanya emiten. OJK juga menyasar direksi dan komisaris emiten, perusahaan efek, direksi perusahaan efek, akuntan publik, kantor akuntan publik, pemegang saham, pemegang saham pengendali, hingga pihak lain yang dinilai menyebabkan pelanggaran.
Hingga 31 Agustus 2026, sebanyak 23 emiten tercatat masuk dalam daftar perusahaan yang dikenai sanksi administratif atas pelanggaran di bidang pasar modal. Selain Bakrie & Brothers, Bakrie Telecom, dan Nippon Indosari Corpindo, terdapat sejumlah emiten lainnya.
Beberapa di antaranya adalah PT Trada Alam Minera Tbk, PT Repower Asia Indonesia Tbk, PT Multi Makmur Lemindo Tbk, PT Indo Pureco Pratama Tbk, PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk, hingga PT Trinitan Metals and Minerals Tbk.
Pelanggaran yang menjadi dasar pengenaan sanksi berkaitan dengan berbagai aspek, mulai dari aliran dana hasil penawaran umum, proses penjatahan pasti dalam penawaran umum perdana saham, penyajian laporan keuangan, audit laporan keuangan, hingga kewajiban pengalihan saham hasil pembelian kembali.
OJK juga mencatat pelanggaran terkait transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penyelenggaraan RUPST, penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik, keterbukaan informasi, serta tata kelola emiten.
Di sisi lain, terdapat 1.184 sanksi administratif yang diberikan karena keterlambatan penyampaian laporan oleh emiten, perusahaan publik, dan pihak terkait lainnya. Sanksi tersebut terdiri dari denda dengan total Rp253,07 miliar dan 304 peringatan tertulis.
Rinciannya, 876 sanksi diberikan atas keterlambatan laporan berkala dengan denda Rp243,33 miliar dan 126 peringatan tertulis. Kemudian terdapat 91 sanksi atas keterlambatan laporan insidentil dengan denda Rp7,87 miliar.
Sebanyak 209 sanksi lainnya berkaitan dengan keterlambatan laporan tata kelola, dengan denda Rp1,83 miliar dan 178 peringatan tertulis. Sementara itu, delapan sanksi berupa denda Rp32,3 juta diberikan atas keterlambatan laporan profesi penunjang pasar modal.
OJK menegaskan penindakan tersebut dilakukan untuk mendorong kepatuhan pelaku industri. Regulator juga menyatakan sanksi ditujukan untuk memberikan efek jera agar pasar modal Indonesia berjalan secara teratur, wajar, efisien, dan berintegritas.
