JAKARTA, Cobisnis.com – Fokus APBN tahun 2022 yakni kombinasi antara menjaga momentum pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama, mulai bertahap menyehatkan kembali APBN. Oleh karena itu, fokus kebijakan fiskal tahun 2022 adalah pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan konsolidasi fiskal.
“Sebetulnya semenjak kita lihat terjadinya penerimaan negara yang cukup kuat sampai dengan bahkan Agustus ini, kita memiliki harapan bahwa konsolidasi fiskal bisa berjalan tanpa mendisrupsi momentum pemulihan ekonomi itu,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati secara daring dalam CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit bertajuk “Indonesia Berdaya 2022: Optimisme Pemulihan Ekonomi Nasional”, Rabu (29/9).
Sebagai instrumen countercyclical, APBN tahun 2022 harus tetap efektif sebagai instrumen kebijakan, berdaya tahan, mampu menavigasi risiko, dan sustainable untuk mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan pelaksanaan reformasi struktural, termasuk dalam menangani Covid-19.
“Jadi bagaimana transisi pandemi menjadi endemik ini kita tetap akan melakukan vaksinasi, termasuk boosting, protokol kesehatan, meningkatkan fasilitas kesehatan, dan juga menjaga dari sisi kemampuan untuk testing dan tracing,” ujar Menkeu.
Sementara, bidang perlindungan sosial yang terus diekspansikan semakin ditata oleh Kementerian Sosial dan kementerian terkait. Infrastruktur mulai dibangun dan diakselerasi dengan prioritas yang semakin selektif.
Berbagai reformasi yang dilakukan dalam iklim usaha maupun investasi akan semakin dilengkapi dengan reformasi di bidang SDM. APBN sendiri tetap dan perlu untuk direformasi, termasuk dari sisi penerimaan yaitu perpajakan.
“Kita terus membahas dengan DPR mengenai RUU KUP yang melengkapi langkah-langkah reformasi yang kita lakukan di bidang penerimaan negara,” kata Menkeu.
Menkeu juga mendorong bagaimana meningkatkan kualitas belanja negara melalui penerapan zero based budgeting dengan adanya perubahan cara bekerja sesuai dengan kebutuhan birokrasi. Belanja negara juga tidak hanya fokus kepada birokrasi, tapi untuk melayani masyarakat dan investasi, termasuk investasi-investasi produktif di bidang infrastruktur.
“Tahun depan kita tetap akan menjaga belanja negara, terutama untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas. Kesehatan terutama untuk pandemi, namun kita juga melakukan reform di bidang pendidikan dan juga untuk jaminan sosial. Demikian juga untuk kita melakukan belanja yang semakin efisien, serta transfer ke daerah yang makin berkualitas,” ujar Menkeu.
Inovasi pembiayaan terus dilakukan melalui public private partnership atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), pembentukan Sovereign Wealth Funds (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang menjadi kepanjangan tangan bagi pemerintah, terutama di bidang keuangan negara dalam mendukung sektor private maupun pemerintah daerah.
Di sisi lain, Menkeu juga mengingatkan untuk tetap waspada terhadap perubahan global yang sangat dinamis di tengah upaya menjaga pemulihan ekonomi Indonesia.
“Saya bekerja sama dengan Gubernur Bank Indonesia terus mengawal karena gejolak dan dinamika global pasti imbasnya akan masuk, terutama sisi dinamika makronya. Kita harapkan dinamika ini tidak mempengaruhi momentum pemulihan ekonomi yang akan kuat dan berkelanjutan,” kata Menkeu.
APBN akan tetap bekerja keras untuk melindungi masyarakat Indonesia dari ancaman kesehatan dan jiwa, menjaga kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung daya tahan dunia usaha dan UMKM. Kombinasi antara supporting pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal diharapkan mampu berjalan seiring tanpa saling melemahkan.
“Ini adalah kunci agar Indonesia terus bisa meneruskan pemulihan ekonomi, namun instrumen APBN-nya tetap berjalan secara sehat,” pungkas Menkeu.
