JAKARTA, Cobisnis.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Perbaikan dinilai penting agar program tersebut berjalan tepat sasaran dan diawasi lebih ketat.
Luhut menekankan setiap keputusan dalam program MBG harus berdasarkan data yang akurat. Ia juga meminta pemerintah berani melakukan koreksi jika ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan.
“Satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan data akurat, pengawasan ketat dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan,” ujar Luhut, dikutip dari beberapa sumber, Jumat (21/08/2026).
Luhut juga meminta pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG lebih diprioritaskan ke wilayah 3T. Wilayah tersebut meliputi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Saat ini, sekitar 1.700 SPPG difokuskan di wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Beberapa di antaranya berada di Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur.
“Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan,” kata Luhut.
Di sisi lain, Luhut mengapresiasi langkah BGN menutup sekitar 1.300 SPPG yang belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Menurutnya, penutupan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap kualitas program.
Luhut juga mendorong penguatan sistem digital BGN agar rantai pasok, kualitas makanan, hingga kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.
“Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa,” pungkas Luhut.
