JAKARTA, Cobisnis.com – Insiden memilukan terjadi di tambang kobalt Kalando, Provinsi Lualaba, DR Kongo, Sabtu (15/11/2025). Jembatan darurat yang digunakan penambang liar runtuh, menewaskan sedikitnya 32 orang. Operasi pencarian masih berlangsung hingga saat ini.
Meskipun akses ke tambang telah dibatasi karena hujan deras dan risiko longsor, puluhan penambang tetap memaksa masuk. Keberadaan tentara di lokasi justru memicu kepanikan massal, sehingga penambang berdesakan di jembatan darurat yang melintasi parit banjir.
Jembatan yang dibangun seadanya itu tidak mampu menahan beban, akhirnya ambruk dan menimbun para penambang. Korban tewas ditemukan saling bertumpuk, sebagian jatuh ke parit, memperparah jumlah korban. Hingga kini, total korban tewas tercatat 32 orang.
Tambang Kalando sendiri merupakan pusat sengketa antara penambang ilegal dan operator resmi. Kejadian ini menambah kompleksitas pengelolaan tambang di wilayah tersebut, sekaligus memicu perhatian internasional terkait keselamatan pekerja dan regulasi tambang.
Otoritas provinsi menangguhkan sementara operasi tambang dan menekankan pentingnya prosedur keselamatan. Mereka juga berencana memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang.
Kondisi ini menyoroti tantangan keamanan dan sosial ekonomi di daerah penghasil kobalt, yang menjadi salah satu komoditas penting global, termasuk untuk industri baterai dan elektronik.
Pemerintah Kongo kini menghadapi tekanan untuk memastikan keselamatan penambang dan menegakkan aturan yang lebih ketat, sambil mengelola konflik antara penambang ilegal dan perusahaan resmi.
Krisis ini juga menimbulkan dampak politik dan ekonomi, karena tambang kobalt adalah aset strategis yang menyumbang pemasukan signifikan bagi negara. Upaya pencegahan kecelakaan di masa depan menjadi sorotan utama.
Para ahli menilai, kombinasi faktor cuaca ekstrem, infrastruktur terbatas, dan lemahnya pengawasan menjadi pemicu utama tragedi. Kesadaran dan edukasi keselamatan kerja dianggap krusial bagi komunitas penambang lokal.
Masyarakat internasional dan lembaga hak asasi manusia mengimbau pemerintah Kongo untuk menindak tegas praktik penambangan ilegal dan meningkatkan keselamatan pekerja, agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.
