JAKARTA, Cobisnis.com – DPR bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna terdekat. Agenda tersebut menjadi tahap pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dasco meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan RUU tersebut ke tahap pengambilan keputusan.
“Setuju,” seru anggota DPR.
Dasco kemudian meminta perwakilan fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai bentuk penegasan persetujuan. Perwakilan pemerintah yang diminta menandatangani dokumen tersebut terdiri dari Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan, hingga perlindungan hak asasi manusia.
Berikut 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset:
1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum
RUU ini mengatur prinsip dan asas hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Tujuannya menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana
Pengaturan mencakup jenis, nilai, dan kriteria tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Di antaranya penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.
3. Penegasan Ancaman Pidana
Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan mengenai pidana mati juga tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan
RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapat jaminan perlindungan dalam proses perampasan aset. Ketentuan ini juga memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait.
6. Pengembalian Aset kepada Korban
RUU ini mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.
7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana
Pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.
8. Pengawasan Independen
Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen. Pengawasan ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan
RUU ini memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Pengelolaan aset akan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Penerapannya diarahkan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses.
Setelah mendapat persetujuan DPR dan pemerintah, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat dua.













