• © Copyright 2025 Cobinis.com – All Right Reserved
Wednesday, November 18, 2026
Cobisnis
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
  • Beranda
  • Ekonomi Bisnis
  • Nasional
  • Lifestyle
  • Entertaiment
  • Humaniora
  • Sport
  • Teknologi
  • Otomotif
  • Foto
No Result
View All Result
Cobisnis
No Result
View All Result
Home Nasional

RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Hidayat Taufik by Hidayat Taufik
November 18, 2026
in Nasional
0
RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

JAKARTA, Cobisnis.com – DPR bersama pemerintah menyepakati kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset ke rapat paripurna terdekat. Agenda tersebut menjadi tahap pembicaraan tingkat dua untuk mengambil keputusan sebelum RUU ditetapkan menjadi undang-undang.

Kesepakatan itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Dasco meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan RUU tersebut ke tahap pengambilan keputusan.

“Setuju,” seru anggota DPR.

Dasco kemudian meminta perwakilan fraksi DPR dan pemerintah menandatangani naskah RUU sebagai bentuk penegasan persetujuan. Perwakilan pemerintah yang diminta menandatangani dokumen tersebut terdiri dari Wakil Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, serta Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan 10 poin utama yang diatur dalam RUU Perampasan Aset. Ketentuan tersebut mencakup prinsip hukum, ruang lingkup tindak pidana, mekanisme perampasan, hingga perlindungan hak asasi manusia.

Berikut 10 poin utama dalam RUU Perampasan Aset:

1. Judul, Prinsip, dan Asas Hukum

RUU ini mengatur prinsip dan asas hukum dalam pelaksanaan perampasan aset. Tujuannya menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Pengaturan mencakup jenis, nilai, dan kriteria tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Di antaranya penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.

3. Penegasan Ancaman Pidana

Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya. Ketentuan mengenai pidana mati juga tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pembagian Kewenangan dalam Proses Perampasan

RUU ini mengatur pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Prosesnya meliputi penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, putusan, hingga pelaksanaan putusan.

5. Perlindungan Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik

Pihak ketiga yang beriktikad baik mendapat jaminan perlindungan dalam proses perampasan aset. Ketentuan ini juga memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup bagi pihak terkait.

6. Pengembalian Aset kepada Korban

RUU ini mengatur upaya optimal untuk mengembalikan aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Aset juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

7. Pengelolaan Aset Hasil Tindak Pidana

Pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. Tugasnya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

8. Pengawasan Independen

Pelaksanaan mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen. Pengawasan ini ditujukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

9. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

RUU ini memuat ketentuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, mekanisme perampasan aset tidak digunakan sebagai sarana penyalahgunaan kekuasaan.

10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi

Pengelolaan aset akan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi. Penerapannya diarahkan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam setiap proses.

Setelah mendapat persetujuan DPR dan pemerintah, RUU Perampasan Aset selanjutnya dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna terdekat untuk pengambilan keputusan tingkat dua.

Tags: cobisnis.comDprKorupsiParipurnaPerampasan AsetRUU Aset

Related Posts

Istana Mulai Sterilkan Ring 1 Prabowo dari Orang Dekat Listyo Sigit

Istana Mulai Sterilkan Ring 1 Prabowo dari Orang Dekat Listyo Sigit

by Hidayat Taufik
November 18, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Istana Kepresidenan mulai mengevaluasi personel yang bekerja di lingkungan terdekat Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini dilakukan menyusul...

Belanda Dibantai Jerman 0-5, Xavi Hernandez Akui Kekecewaan

Belanda Dibantai Jerman 0-5, Xavi Hernandez Akui Kekecewaan

by Hidayat Taufik
November 18, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Timnas Belanda menelan kekalahan telak 0-5 saat menghadapi Jerman dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil tersebut membuat...

Mahfud: Pengunduran Diri Gibran Bisa Jadi Acuan Ketatanegaraan Mendatang

Mahfud: Pengunduran Diri Gibran Bisa Jadi Acuan Ketatanegaraan Mendatang

by Hidayat Taufik
November 18, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - hukum tata negara Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi...

Badak Jawa Terancam Punah, Bukan Hanya karena Bencana

Badak Jawa Terancam Punah, Bukan Hanya karena Bencana

by Hidayat Taufik
November 18, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com — Kelangsungan hidup badak Jawa menghadapi berbagai ancaman yang tidak hanya berasal dari bencana alam. Aktivitas manusia, kerusakan...

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT APEC di Shenzhen

Presiden Prabowo Dijadwalkan Hadiri KTT APEC di Shenzhen

by Hidayat Taufik
November 18, 2026
0

JAKARTA, Cobisnis.com - Shenzhen, Provinsi Guangdong, China, terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik...

Load More
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Prudential Syariah Raih Tiga Penghargaan Industri Asuransi

Prudential Syariah Raih Tiga Penghargaan Industri Asuransi

November 17, 2026
Prudential Syariah Raih Tiga Penghargaan Industri Asuransi

Sinarmas AM Jadi Lender Pertama PME Reksa Dana KPEI

November 17, 2026
Pameran PRI 2026 Tampilkan Inovasi Mesin Pengolahan Limbah Plastik

Pameran PRI 2026 Tampilkan Inovasi Mesin Pengolahan Limbah Plastik

November 18, 2026
VIVA dan MDIA Jaga EBITDA Tetap Positif, ANTV dan tvOne Perkuat Pasar Pemirsa

VIVA dan MDIA Jaga EBITDA Tetap Positif, ANTV dan tvOne Perkuat Pasar Pemirsa

November 17, 2026
Gus Yaqut Bantah Perintahkan Pengumpulan Fee Haji

Gus Yaqut Bantah Perintahkan Pengumpulan Fee Haji

November 18, 2026
Asuransi Jasindo Kembangkan Asuransi Parametrik untuk Dukung Swasembada Pangan

Jasindo Lindungi Sektor Pendidikan Rp218,315 Miliar

November 18, 2026
Broker Forex Terbaik Indonesia, Didimax Perkuat Reputasi Lewat Rating Bappebti 2026

Broker Forex Terbaik Indonesia, Didimax Perkuat Reputasi Lewat Rating Bappebti 2026

November 18, 2026
RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

RUU Perampasan Aset Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

November 18, 2026
">
  • Redaksi
  • Profil
  • Media Kit
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved

No Result
View All Result
  • Home
  • Ekonomi & Bisnis
  • Nasional
  • Industri
  • Lifestyle
  • Humaniora
  • Kesehatan & Olahraga
  • Startup Center
  • Foto
  • Youtube

© Copyright 2025 Cobinis.com - All Right Reserved