Cobisnis.com – Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengumumkan reshuffle di tubuh Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Selasa (22 Desember 2020). Enam posisi menteri diganti oleh Presiden yang diisi sejumlah tokoh nasional dan kalangan profesional.
Walikota Surabaya Tri Rismaharini ditunjuk sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari P. Batubara yang terkena kasus korupsi. Wakil Menteri Pertahanan Wahyu Sakti Trenggono diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan Edhy Prabowo yang juga terkena kasus korupsi.
Pengusaha Sandiaga Salahudin Uno ditunjuk sebagai sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan, Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, dan M. Lutfi sebagai Menteri Perdagangan.
Anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera, berharap menteri terpilih dari reshuffle kali ini memiliki kesiapan dalam melawan korupsi. Menurut dia, dua pos kementerian yang mendapat kasus korupsi menjadi pelajaran penting bagi pemerintah ke depan.
“Bercermin dari kasus korupsi dana bansos Covid-19 di tengah perjuangan Indonesia melawan virus Corona, masyarakat butuh figur yang bersih, berintegritas, dan kompeten. Caranya, libatkan PPATK dan KPK dalam melakukan seleksi,” kata Mardani dalam siaran pers, Selasa (22 Desember 2020).
Mardani menyayangkan di awal pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi tidak melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memilih menteri.
Termasuk saat reshuffle kali ini di mana presiden tidak memberi peran kepada PPATK dan KPK.
“Padahal keterlibatan KPK dan PPATK dinilai cukup penting untuk melihat rekam jejak. Sebab, bersih dari korupsi adalah jaminan bagi masyarakat melihat kinerja para pembantu presiden,” ujarnya.
“Publik berharap Pak Jokowi berani mengambil sikap sendiri, bebas, dan netral dari kepentingan apapun dengan mengedepankan kompetensi,” jelas Mardani.
