JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta peningkatan kualitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh, termasuk menghentikan sementara operasional yang belum memenuhi standar.
Instruksi tersebut disampaikan bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebut pesan ini sebagai perhatian serius pemerintah terhadap kualitas layanan gizi masyarakat.
Prabowo menekankan bahwa dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memenuhi standar yang ketat. Hal ini penting agar makanan yang disajikan benar-benar aman, bersih, dan bergizi.
BGN diminta tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum layak. Operasional dapur yang tidak memenuhi standar diminta dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan menyeluruh.
Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kualitas program strategis nasional. Program MBG menjadi salah satu andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat secara luas.
Sebagai tindak lanjut, BGN membentuk satuan tugas khusus untuk memantau proses sertifikasi di seluruh SPPG. Pengawasan ini dilakukan agar standar yang ditetapkan benar-benar diterapkan di lapangan.
Pada tahap awal, terdapat tiga sertifikasi utama yang menjadi fokus. Sertifikat tersebut meliputi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS), Sertifikat Halal, serta HACCP yang berkaitan dengan pengendalian keamanan pangan.
Ketiga sertifikasi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan kualitas makanan. Selain aspek kesehatan, hal ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap program MBG.
Setelah tahap awal terpenuhi, BGN akan melanjutkan sertifikasi pada kualitas sumber daya manusia. Ini mencakup chef, penjamah makanan, hingga analisis lingkungan dapur.
Administrasi sertifikasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan klasifikasi SPPG. Sistem ini diharapkan mampu menciptakan standar mutu yang jelas dan terukur di seluruh Indonesia.
BGN juga tengah menyiapkan tim klasifikasi internal. Tim ini bertugas melakukan penilaian awal sambil menunggu terbentuknya lembaga akreditasi nasional yang lebih terstruktur.
Langkah ini dipandang sebagai strategi jangka panjang pemerintah. Tujuannya memastikan program MBG berjalan optimal, aman, dan sesuai standar nasional maupun internasional.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berdampak pada peningkatan profesionalisme layanan. Dapur MBG diharapkan tidak hanya sekadar beroperasi, tetapi juga mampu memberikan kualitas terbaik secara konsisten.
