JAKARTA, COBISNIS.COM – Fenomena penutupan pabrik industri padat karya di Jawa Barat semakin marak, diduga karena banyak pabrik pindah ke Jawa Tengah.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, menyebutkan bahwa upah minimum provinsi atau kota di Jawa Barat yang tinggi menjadi penyebab utama.
Pabrik-pabrik seperti garmen, tekstil, dan alas kaki, yang memiliki margin usaha kecil, merasa terbebani oleh upah yang tinggi dibandingkan dengan industri manufaktur lainnya seperti otomotif dan elektronik.
Shinta menjelaskan bahwa selain upah yang tinggi, sejarah panjang konflik hubungan industrial di Jawa Barat juga turut mendorong perusahaan untuk pindah.
Konflik yang kadang bersifat brutal membuat beberapa perusahaan merasa tidak nyaman beroperasi di wilayah tersebut. Sejak 2019, banyak industri manufaktur padat karya, terutama di sektor tekstil dan garmen, secara bertahap pindah ke Jawa Tengah atau daerah lain di Jawa dengan upah minimum yang lebih rendah.
Fenomena ini menyebabkan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan seharusnya menjadi sinyal bagi Pemerintah Daerah (Pemda), buruh, dan semua pemangku kepentingan ketenagakerjaan di Jawa Barat untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan.
Shinta menyarankan agar fokus pada daya saing upah minimum dan komunikasi bipartit yang baik untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan calon investor baru.
Beberapa pabrik besar yang tutup di Jawa Barat antara lain: PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta dengan 233 pekerja terkena PHK, PT Hung-A Indonesia di Cikarang dengan 1.500 pekerja terkena PHK, PT Dean Shoes di Karawang dengan sekitar 3.500 pekerja terkena PHK, PT Besco Indonesia di Karawang dengan 4.000 pekerja terkena PHK, PT Eins Trend di Purwakarta dengan 4.000 pekerja terkena PHK, PT Matindo World di Sukabumi dengan 1.800 pekerja terkena PHK, PT Simmone Accessary di Bogor dengan 1.000 pekerja terkena PHK, dan PT Wiska Sumedang di Sumedang dengan sekitar 700 pekerja terkena PHK.
Dengan banyaknya pabrik yang tutup dan ribuan pekerja yang terkena PHK, Shinta menegaskan pentingnya upaya dari semua pihak untuk menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri di Jawa Barat. Hal ini penting untuk menjaga daya saing wilayah dan menarik investor untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan produksi di daerah tersebut.
