JAKARTA, COBISNIS.COM – Pemerintah yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun untuk mendanai program pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat pada tahun 2025.
Program ini ditujukan untuk 52 juta penduduk yang mengidap tuberkulosis (TBC), warga lanjut usia, dan mereka yang berisiko mengalami penyakit katastropik, yaitu penyakit serius yang membutuhkan perawatan intensif atau pemulihan jangka panjang.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 3,3 triliun akan dialokasikan untuk pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan. Ia juga menyebutkan bahwa anggaran sebesar Rp 1,7 triliun dialokasikan untuk peningkatan fasilitas kesehatan, seperti pembangunan rumah sakit. Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri acara BPJS Kesehatan di Jakarta pada Rabu (25/9/2024).
Program ini merupakan bagian dari visi pemerintahan Prabowo dalam meningkatkan upaya preventif dan promosi gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Pemeriksaan kesehatan ini bertujuan untuk meringankan beban pengobatan di masa mendatang. Hasan menambahkan bahwa program ini ditujukan untuk pemeriksaan kesehatan secara preventif dan promosi kesehatan, sehingga beban pengobatan dan perawatan di masa depan dapat berkurang.
Hasan juga menegaskan bahwa tujuan dari program ini adalah menciptakan generasi yang lebih sehat, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, kesehatan merupakan bagian dari desain peningkatan kualitas SDM, dan pendidikan yang baik perlu didukung oleh kesehatan yang baik pula. Ia juga mengatakan bahwa jika kesehatan tidak terjaga, bonus demografi Indonesia akan sia-sia.
Pemerintah Prabowo merencanakan program pemeriksaan kesehatan gratis ini berlangsung selama lima tahun masa pemerintahannya, dari 2024 hingga 2029. Target dari program ini adalah sebanyak 200 juta warga Indonesia dapat mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis selama periode tersebut. Hasan menjelaskan bahwa selama lima tahun pemerintahan, program ini ditargetkan akan menyasar 200 juta warga.
Ia juga menjelaskan bahwa pada tahap awal, program ini akan difokuskan kepada 52 juta warga yang paling membutuhkan, sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah.
