Cobisnis.com – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, berharap penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlangsung 11-25 Januari 2021 tidak diperpanjang Pemerintah. Kondisi saat ini, kata dia, pelaku bisnis banyak yang hampir angkat tangan karena PPKM membuat kondisi kian sulit.
“PPKM ini benar benar memukul sektor usaha mall, hotel, dan restoran. Kami berharap kebijakan ini tidak diperpanjang lagi,” kata Hariyadi Sukamdani, dalam konferensi pers virtual, Senin (18 Januari 2021).
Kalau pun pemerintah tetap memperpanjang PPKM usai 25 Januari nanti, Haryadi berharap diberikan berbagai kelonggaran kepada mal, retail, dan hotel serta restoran yang telah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat.
Salah satu kelonggaran, misalnya, sektor tetap diizinkan beroperasi sampai jam 21.00 dengan kapasitas dine in maksimal 50 persen.
“Sebab Pusat Perbelanjaan/Mal, tenant, dan toko ritel modern sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga bukan merupakan cluster penyebar Covid-19,” jelas Hariyadi.
Kelonggaran juga dianggap sebagai solusi untuk memperpanjang napas pelaku bisnis. Seperti diketahui pandemi telah membuat banyak sektor terpuruk karena cash flow para pelaku usaha tertekan dan kesulitan dalam menjalankan usaha.
“Harapannya dengan kelonggaran ini tidak membuat kami terpuruk lagi khususnya bagi mal dan restoran,” jelas Hariyadi Sukamdani.
Pengusaha Angkat Tangan
Wakil Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran, Emil Arifin, mengungkapkan perpanjangan PPKM akan membuat banyak pengusaha gulung tikar sehingga terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Survey yang dilakukan PHRI hingga Oktober 2020, tercatat 1.030 restoran telah menutup tempat usahanya dan dari jumlah tersebut sebanyak 400 restoran bakal tutup permanen.
“Ratusan ribu orang akan kehilangan pekerjaan jika ini (PPKM) diperpanjang. Jadi PHK tambah banyak,” kata Emil.
Jika PPKM setelah tanggal 25 Januari diperpanjang lagi, maka menurut perhitungan bakal ada 1.600 restoran tutup permanen. Itu sebabnya kelonggaran dianggap sebagai solusi dengan syarat protokol kesehatan diterapkan dengan ketat.
“Jika diperpanjang untuk DKI dan sekitarnya bisa sampai 1.600 restoran yang akan tutup permanen. Jadi banyak yang kehilangan pekerjaan” ungkapnya
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DKI Jakarta, Ellen Hidayat, menyatakan akan merumahkan karyawannya jika PPKM diperpanjang. Bahkan yang terburuk adalah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Jadi jawaban kami yang merumahkan karyawan atau melakukan PHK, kami enggak bisa apa-apa lagi,” ujarnya.
