JAKARTA,Cobisnis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diketahui terus menguatkan komitmen perlindungan sektor industri finansial di Indonesia melalui sejumlah langkah strategis.
Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengatakan saat ini gap antara literasi dan inklusi keuangan masih sangat besar.
“Hal ini menjelaskan mengapa banyak kasus-kasus terjadi di masyarakat dikarenakan tingkat inklusinya sudah tinggi tetapi ternyata belum paham secara benar tentang apa produk dan jasa keuangan yang mereka beli atau gunakan,” ujar dia dalam keterangan pers pada Rabu, 3 Agustus.
Menurut Friderica, pihaknya kini tengah menjalankan tiga strategi dalam peningkatan edukasi maupun perlindungan konsumen.
Pertama, program edukasi kepada masyarakat secara masif melalui kampanye nasional maupun bekerja sama dengan sekolah. Kemudian, memasukkan kurikulum pelajaran mengenai edukasi keuangan baik di tingkat dasar hingga universitas.
Dua, mengoptimalkan pengawasan market conduct lewat POJK No.6/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan menjadi dasar penting untuk melakukan pengawasan pasar yang lebih ketat dan optimal kepada pelaku usaha jasa keuangan (PUJK).
Serta yang ketiga adalah peningkatan perlindungan konsumen dilakukan melalui penyediaan mekanisme pengaduan nasabah yang dipermudah dan penyediaan fasilitas terkait persoalan di sektor jasa keuangan.
“Ke depan, OJK akan memperkuat koordinasi antara bidang edukasi dan perlindungan konsumen menjadi lebih erat bersama bidang pengawasan perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank untuk menciptakan perlindungan konsumen yang terintegrasi,” tegasnya.
Sebagai informasi, Friderica merupakan bagian dari kepengurusan baru OJK periode 2022-2027 yang dilantik oleh Mahkamah Agung (MA) pada 20 Juli yang lalu.
Adapun, struktur kepemimpinan otoritas kali ini dipegang oleh Mahendra Siregar sebagai Ketua Dewan Komisioner serta Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Komite Etik dan anggota.
