JAKARTA, Cobisnis.com – Perbaikan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia yang tercermin dari menurunnya tingkat pengangguran dan menyusutnya proporsi pekerja informal dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan fondasi ekonomi nasional. Namun, agar momentum tersebut berkelanjutan, keselarasan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri perlu semakin diperkuat.
Berdasarkan kajian tim ekonom Bank Mandiri melalui Mandiri Institute, penguatan link and match menjadi strategi krusial untuk mendorong produktivitas serta memastikan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang memadai.
Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia turun menjadi 4,85 persen pada Agustus 2025, atau berkurang 6 basis poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, proporsi pekerja informal juga menyusut menjadi 57,8 persen pada 2025 dari 58 persen pada 2024.
“Penurunan TPT dan berkurangnya pekerja informal menunjukkan pasar tenaga kerja bergerak ke arah yang lebih sehat dan resilien. Namun, keberlanjutan perbaikan ini sangat ditentukan oleh kualitas penciptaan lapangan kerja yang selaras dengan kompetensi tenaga kerja,” ujar Andry di Jakarta, Senin (16/2).
Mandiri Institute mencatat bahwa tantangan masih terlihat pada aspek kesesuaian pendidikan dan jenis pekerjaan. Mengacu pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, sekitar 50 persen pekerja di Indonesia pada 2025 mengalami vertical mismatch, membaik dibandingkan 51 persen pada 2023.
Mismatch tersebut umumnya berasal dari kelompok undereducated atau unqualified yang mencapai 32 persen dari total pekerja. Kondisi ini berkorelasi dengan komposisi angkatan kerja berpendidikan setara SD atau lebih rendah yang masih sekitar 33 persen.
Secara sektoral, tingkat ketidaksesuaian tertinggi tercatat pada sektor pengadaan air dan pertanian. Pada sektor pengadaan air, mismatch lebih banyak didominasi pekerja overeducated, sedangkan di sektor pertanian didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan di bawah kebutuhan jabatan. Di sisi lain, sektor administrasi pemerintahan dan jasa keuangan memiliki proporsi pekerja overeducated yang relatif tinggi, seiring daya tarik stabilitas dan insentif sektor formal.
Andry menekankan bahwa kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada penciptaan kerja berkualitas melalui sinergi yang lebih erat antara pendidikan, industri, dan pemerintah.
“Penguatan link and match, perluasan program upskilling dan reskilling berbasis kebutuhan sektor, serta intervensi yang lebih terarah akan menjadi fondasi keunggulan berkelanjutan pasar tenaga kerja nasional,” tambahnya.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri turut mendukung penguatan kualitas tenaga kerja melalui berbagai inisiatif pengembangan kompetensi. Di antaranya melalui partisipasi dalam Program Magang Nasional serta kolaborasi dengan institusi pendidikan guna menyiapkan talenta yang relevan dengan kebutuhan industri.
Ke depan, konsolidasi kebijakan berbasis data dan penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar perbaikan pasar tenaga kerja dapat diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
