JAKARTA,Cobisnis.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan pemerintah saat ini sedang menetapkan banyak prioritas dan fokus jangka menengah, diantaranya yang pertama adalah pembangunan infrastruktur.
Menurut dia, progres pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menjadi motor arah pembembangunan Indonesia ke depan.
Disebutkan bahwa IKN memiliki peran sentral dalam mendorong pemerataan di seluruh Tanah Air.
“Pembangunan IKN baru saat ini mencirikan hal itu (pembangunan infrastruktur), dan sekaligus di saat yang bersamaan untuk menyikapi ketimpangan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur, sekaligus menyikapi pembangunan Jawa dan Luar Jawa. Kami sangat yakin bahwa Ibu Kota baru akan menjadi katalis untuk memperbaiki ketimpangan yang semula ada di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 8 Desember.
Suahasil menambahkan, fokus pemerintah yang kedua adalah menemukan sumber pertumbuhan baru.
“Kita tentunya sering mendengar Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu mengutip tentang perlunya Indonesia untuk mendapatkan hilirisasi terutama sumber daya alam kita, kita ingin melihat lebih banyak lagi nilai tambah yang tercipta di dalam negeri. Jadi kalau membaca berita tentang pelarangan ekspor, (sebenarnya) pelarangan ekspor itu bukanlah tujuannya. Tujuannya adalah tentang hilirisasi banyak sumber daya alam kita di Indonesia. Jadi nikel dan bauksit dan lain-lain perlu kita jajaki lebih jauh ke industri hilir,” jelas dia.
Wakil Sri Mulyani itu menyampaikan pula jika negara sangat fokus dalam mempersiapkan transisi menuju ekonomi hijau yang merupakan sumber lain dari pertumbuhan ekonomi.
“Saat ini kita sedang gencar melakukan digitalisasi dalam perekonomian. Digitalisasi tentu harus sesuai dengan prinsip ekonomi hijau dan ini akan banyak mengubah lanskap ekonomi di Indonesia,” tegasnya.
Sebagai informasi, pemerintah sudah menyiapkan anggaran infrastruktur sebesar Rp392 triliun pada 2023, termasuk didalamnya adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur.
Angka itu tercatat lebih besar dibandingkan dengan periode 2022 yang sebesar Rp363 triliun.
