JAKARTA, Cobisnis.com – Upaya Amerika Serikat untuk melakukan pengungkapan penuh atas kasus mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein kembali menghadapi hambatan, di tengah meningkatnya tekanan politik dan kecurigaan publik terhadap Departemen Kehakiman AS (DOJ). Sementara itu, negara-negara Eropa justru bergerak lebih cepat dalam menuntut akuntabilitas para tokoh berpengaruh yang memiliki keterkaitan dengan Epstein.
Wakil Jaksa Agung Todd Blanche bulan lalu menegaskan bahwa DOJ tidak melindungi siapa pun, termasuk Presiden Donald Trump. Namun, pernyataan tersebut kini dipertanyakan setelah anggota parlemen AS menemukan kejanggalan saat membaca versi dokumen Epstein yang tidak disensor. Sejumlah nama individu non-korban tetap disamarkan dalam rilis publik, sementara beberapa nama korban justru terlihat.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Jamie Raskin, menyebut temuan tersebut “mencurigakan dan membingungkan,” seraya menegaskan bahwa alasan penyensoran tidak dijelaskan secara memadai oleh DOJ. Hal serupa disampaikan Jared Moskowitz dan James Walkinshaw, yang menyebut adanya banyak nama yang diduga mengetahui atau terlibat dalam kejahatan, namun tetap disunting dari dokumen publik.
Kondisi ini memperkeruh situasi menjelang kesaksian Jaksa Agung Pam Bondi di hadapan Komite Kehakiman DPR. Sejumlah legislator menilai DOJ gagal menjalankan Epstein Files Transparency Act, undang-undang yang disahkan untuk memastikan transparansi penuh atas dokumen kasus tersebut.
Di sisi lain, kontroversi semakin memuncak setelah pengacara Ghislaine Maxwell rekan Epstein yang telah divonis bersalah menawarkan kesaksian penuh dengan syarat diberi grasi oleh Presiden Trump. Tawaran tersebut dinilai banyak pihak sebagai manuver politik ekstrem yang justru semakin merusak kepercayaan publik terhadap proses hukum.
Kontras tajam terlihat di Eropa. Di Inggris, Perdana Menteri Keir Starmer menghadapi krisis politik akibat penunjukan tokoh yang memiliki hubungan masa lalu dengan Epstein. Raja Charles III bahkan menyatakan kesiapan bekerja sama dengan penyelidikan terkait Pangeran Andrew. Di negara lain seperti Norwegia, Prancis, dan Polandia, penyelidikan resmi juga berjalan terhadap figur-figur yang terseret dalam jejaring Epstein.
Anggota DPR Ro Khanna menyoroti perbedaan tersebut, menilai bahwa sistem penegakan hukum di Eropa lebih independen dibanding AS, di mana DOJ dipimpin oleh loyalis presiden. Di Amerika, dampak terhadap tokoh-tokoh yang terkait Epstein lebih banyak terjadi melalui tekanan reputasi, bukan tindakan hukum langsung.
Meski demikian, di tengah hiruk-pikuk politik dan kekuasaan, para penyintas kembali mengingatkan esensi utama kasus ini: penderitaan perempuan-perempuan yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi seksual Epstein sejak usia remaja. Salah satu korban, Liz Stein, menegaskan bahwa para penyintas mengetahui kebenaran yang mereka alami, dan akan terus memperhatikan setiap upaya yang dianggap mengaburkan fakta.
