Cobisnis.com – Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia. Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 931 pengaduan konsumen, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebanyak 1.110 pengaduan, dan tahun 2018 sebanyak 1.771 pengaduan.
“Sebagaimana diketahui bersama bahwa salah satu komponen penting stabilitas perekonomian adalah menjaga konsumsi masyarakat. Untuk itu, diperlukan dukungan pemerintah dalam menciptakan kepercayaan konsumen dalam bertransaksi,” ujar Direktur Jenderal PKTN Kemendag, Veri Anggrijono, dalam diskusi virtual, Senin (11 Januari 2021).
Dari total 931 pengaduan konsumen tersebut, Kemendag menyelesaikan 93,12 persen pengaduan atau sebanyak 863 kasus dituntaskan, 4 kasus ditolak karena bukan permasalahan konsumen akhir. Sedangkan yang masih dalam proses sebanyak 64 kasus.
Jumlah pengaduan terbesar berasal dari perniagaan elektronik (niagal-el/e-commerce) sebanyak 396 kasus. Peningkatan pengaduan konsumen di sektor niaga-el disebabkan beberapa faktor seperti dampak revolusi digital, meningkatnya aktivitas masyarakat di rumah dengan adanya kebijakan kerja dari rumah, dan semakin gencarnya promosi belanja daring (online) yang ditawarkan oleh beragam lokapasar (marketplace).
Selain itu, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga banyak yang beralih berdagang secara daring dan bergabung di lokapasar atau membangun toko daringnya sendiri.
Ragam pengaduan niaga-el meliputi pembatalan pembelian tiket transportasi udara; pembelian barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan pada iklan; barang yang dibeli tidak diterima oleh konsumen; barang rusak; pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha; penipuan; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; serta adanya
kecurangan pada sistem lokapasar yang merugikan konsumen.
Dari beragam pengaduan tersebut, sektor jasa transportasi adalah yang paling mendominasi.
“Selama 2020, Kemendag berhasil menyelesaikan sebanyak 355 kasus niaga-el. Sedangkan 41 kasus masih dalam proses penyelesaian. Bagi pelaku usaha daring yang terbukti melakukan penipuan, Kemendag telah melakukan penindakan berupa peringatan hingga
pencabutan izin usaha,” tegas Veri.
Kasus pengaduan konsumen lainnya yang berhasil diselesaikan Kemendag melalui klarifikasi dan mediasi, seperti sektor perumahan dengan transaksi senilai Rp612.450.716; pengembalian booking fee property sebesar Rp5.000.000; pengembalian uang muka pemesanan rumah pada perusahaan pengembang sebesar Rp30.500.000; penggantian kendaraan bermotor konsumen yang terbakar saat parkir senilai Rp250.300.000; pembelian kendaraan bermotor setelah uang muka 2 tahun baru mendapatkan kendaraan tersebut senilai Rp495.000.000; serta pengembalian tiket dari berbagai maskapai penerbangan (pengembalian uang sebesar Rp287.077.468 dan voucher sebesar Rp103.325.797).
“Kasus lain yang menonjol di masa pandemi ini yaitu tentang kenaikan tagihan listrik. Informasi yang kami terima, kenaikan tersebut disebabkan penggunaan listrik yang meningkat akibat kebijakan kerja di rumah dan pembelajaran daring. Namun, sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen terkait keakuratan alat ukur listrik, maka KWH meter yang digunakan konsumen harus dilakukan tera ulang,” jelas Veri.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Dalam upaya menyelesaikan sengketa konsumen di daerah-daerah telah terbentuk 171 BPSK yang tersebar di 31 provinsi. Lembaga ini berperan dalam membantu konsumen yang mengalami kerugian dalam bertransaksi barang/jasa.
“Dari laporan yang kami terima pada 2019 terdapat 1.049 pengaduan yang ditangani oleh BPSK yang terdiri atas 277 pengaduan barang dan 772 pengaduan jasa,” kata Veri.
Pengaduan barang terbanyak
yaitu di sektor perumahan sebesar 130 pengaduan. Sedangkan pengaduan jasa terbanyak yaitu di sektor keuangan sebanyak 417 pengaduan.
Sebanyak 909 kasus sudah diputuskan majelis BPSK dan dinyatakan selesai, 56 kasus yang masih dalam proses, dan 84 kasus berupa konsultasi. Sedangkan untuk pelaporan tahun 2020 masih dalam proses kompilasi.
