JAKARTA, Cobisnis.com – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 15 Desember 2025 sebagai langkah penguatan arah kebijakan, struktur tata kelola, serta kesiapan Perseroan dalam memasuki tahun buku 2026. Rapat ini menjadi bagian dari penyesuaian terhadap dinamika regulasi sekaligus penguatan fondasi transformasi berkelanjutan BNI.
RUPSLB yang digelar secara daring tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama BNI, Omar Sjawaldy Anwar, dan dihadiri oleh seluruh jajaran Dewan Komisaris serta Direksi, termasuk Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan menjelaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB merupakan langkah strategis untuk memastikan tata kelola perusahaan tetap relevan dengan perkembangan regulasi serta mendukung pelaksanaan strategi bisnis ke depan.
“Melalui RUPSLB ini, BNI memastikan keselarasan tata kelola dengan regulasi terbaru serta memperkuat kesiapan operasional Perseroan dalam menjalankan agenda bisnis pada tahun mendatang,” ujar Putrama dalam pernyataan tertulis.
Pada agenda pertama, para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian terkait mekanisme pengawasan oleh Holding Operasional. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang BUMN yang diterbitkan pada 2025.
Penyesuaian Anggaran Dasar tersebut merupakan respons atas permintaan Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor 23/BPU/10/2025 tertanggal 28 Oktober 2025.
Agenda kedua RUPSLB menyetujui pendelegasian kewenangan terkait penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2026. Langkah ini bertujuan mempercepat proses perencanaan serta memastikan kesiapan operasional BNI dalam menyongsong tahun buku berikutnya.
Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui hasil pembaruan dokumen Recovery Plan 2025/2026 sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator serta penguatan perencanaan keberlanjutan operasional Perseroan.
Pada agenda terakhir, RUPSLB mengesahkan pemberhentian Suminto sebagai anggota Dewan Komisaris BNI sehubungan dengan penugasannya sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ex-officio Kementerian Keuangan sejak Oktober 2025.
“Masa jabatan Bapak Suminto sebagai Komisaris Perseroan telah berakhir efektif sejak 8 Oktober 2025, dan pengukuhan pemberhentian tersebut ditetapkan melalui RUPS Luar Biasa ini,” jelas Putrama.
Seiring dengan pemberhentian tersebut, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Suminto. Saat ini, Febrio menjabat sebagai Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) di Kementerian Keuangan.
Kinerja Keuangan Tetap Solid
Di tengah dinamika ekonomi global, BNI mencatatkan kinerja keuangan yang tetap solid hingga kuartal III 2025, ditopang oleh penguatan fundamental, efisiensi pendanaan, serta transformasi digital yang berkelanjutan.
Hingga akhir September 2025, penyaluran kredit BNI mencapai Rp812 triliun atau tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/YoY), dengan pertumbuhan yang lebih seimbang dan sehat di seluruh segmen bisnis.
Kredit korporasi tumbuh 12,4 persen YoY menjadi Rp451 triliun. Segmen menengah dan UMKM non-KUR masing-masing meningkat 14,3 persen YoY menjadi Rp120 triliun dan 13,9 persen YoY menjadi Rp46 triliun. Sementara itu, kredit konsumer naik 9,6 persen YoY menjadi Rp150,2 triliun, didorong oleh pertumbuhan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Pada tingkat grup, kredit usaha anak perusahaan tumbuh 15,3 persen YoY menjadi Rp17,4 triliun.
Dari sisi pendanaan, dana murah (CASA) tumbuh 13,3 persen YoY menjadi Rp613,4 triliun, ditopang pertumbuhan giro sebesar 14,0 persen YoY dan tabungan sebesar 12,6 persen YoY. Pertumbuhan deposito tercatat 40,4 persen YoY menjadi Rp320,9 triliun, termasuk dampak injeksi likuiditas dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan. Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 21,4 persen YoY menjadi Rp934,3 triliun pada akhir September 2025.
Transformasi digital terus menjadi motor utama pertumbuhan. Aplikasi wondr by BNI telah digunakan oleh 10,5 juta pengguna dengan total 866 juta transaksi senilai Rp783 triliun, meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Di segmen wholesale banking, platform BNIdirect mencatat nilai transaksi sebesar Rp8.080 triliun atau tumbuh 26,7 persen YoY, dengan volume transaksi melampaui satu miliar.
“Kami meyakini bahwa penguatan tata kelola dan transformasi berkelanjutan ini akan semakin memperkokoh posisi BNI sebagai bank yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutup Putrama.
Melalui penguatan tata kelola yang ditetapkan dalam RUPSLB serta kinerja keuangan yang tetap solid, BNI menegaskan kesiapan Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis 2026. Penyesuaian struktur dan kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga kesinambungan pertumbuhan, meningkatkan ketahanan perusahaan, serta memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan di tengah dinamika industri perbankan nasional maupun global.
