JAKARTA, Cobisnis.com – Upaya pemberantasan judi online yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dinilai belum menunjukkan hasil signifikan. Kondisi ini memicu sorotan tajam terhadap kinerja Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian, menilai strategi penanganan judi online masih bersifat reaktif.
Menurutnya, pemblokiran situs yang dilakukan Komdigi tidak menyentuh akar persoalan, karena setiap domain yang diblokir dengan cepat digantikan oleh domain baru.
“Pemblokiran semata tidak bisa disebut strategi. Judi online adalah kejahatan lintas negara dengan sistem yang terorganisir dan kepentingan ekonomi besar di belakangnya,” ujar Aminullah, ditulis Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, maraknya judi online mencerminkan lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat dari kejahatan digital terstruktur. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah secara terbuka menyatakan sikap tegas dan tanpa kompromi terhadap praktik judi online.
“Perintah Presiden sangat jelas untuk memberantas judi online. Namun setelah hampir satu tahun menjabat, belum terlihat capaian konkret. Justru praktik judi online semakin terbuka dan masif,” katanya.
Aminullah juga menyoroti minimnya kerja sama internasional dalam menangani jaringan judi online yang beroperasi lintas negara. Ia menilai belum terlihat diplomasi digital yang kuat, termasuk kerja sama intelijen siber dengan negara-negara yang diduga menjadi pusat operasi judi online.
“Tanpa langkah lintas negara yang serius, negara akan selalu tertinggal dari para bandar. Dampaknya sangat nyata, masyarakat kecil menjadi korban, keluarga rusak, dan generasi muda terjerat,” pungkasnya.
