JAKARTA, Cobisnis.com – Pemerintah Denmark menegaskan tidak akan membuka ruang perundingan apa pun yang berpotensi mengorbankan prinsip dasar kedaulatan negaranya, menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali mendorong negosiasi untuk mengambil alih Greenland.
Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Løkke Rasmussen, menekankan bahwa negaranya tidak akan bernegosiasi jika pembahasannya menyentuh pelepasan wilayah Greenland. Pernyataan tersebut disampaikan Rasmussen kepada wartawan setelah Trump menyuarakan klaimnya dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Rabu (21/1/2026).
Dalam pidato tersebut, Trump kembali menyebut Greenland sebagai wilayah yang menurutnya berada dalam kepentingan Amerika Serikat. Ia bahkan menyatakan keinginannya untuk segera membuka pembicaraan terkait akuisisi pulau tersebut dari Denmark.
Menanggapi hal itu, Rasmussen menegaskan posisi Kopenhagen tidak berubah. Ia menyatakan Denmark berdiri teguh pada prinsip-prinsip fundamental yang telah menjadi dasar tatanan internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II.
“Kami tidak akan goyah sedikit pun dalam hal kedaulatan nasional,” ujar Rasmussen, seperti dikutip dari RT.
Greenland sendiri saat ini menjadi lokasi Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang menampung sekitar 150 personel militer Amerika Serikat. Kehadiran pasukan AS tersebut diatur dalam Perjanjian Pertahanan Greenland tahun 1951, yang memungkinkan Amerika Serikat bergerak relatif bebas di wilayah itu. Denmark juga selama ini mendukung peningkatan kehadiran NATO di kawasan tersebut.
Meski demikian, Trump tetap bersikeras bahwa hanya Amerika Serikat yang mampu melindungi Greenland dari ancaman Rusia dan China. Klaim tersebut telah dibantah oleh Denmark, serta ditolak oleh Moskow dan Beijing.
Saat diberi tahu bahwa Denmark menolak ajakan negosiasi tersebut, Trump menyatakan bahwa Rasmussen seharusnya menyampaikan penolakannya secara langsung kepadanya.
Trump juga menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menggunakan kekuatan militer untuk mendapatkan Greenland. Namun, ia memberi peringatan kepada Denmark bahwa sikap penolakan akan memiliki konsekuensi politik di masa depan.
