JAKARTA, Cobisnis.com – Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio termasuk dalam jajaran anggota “Board of Peace” atau Dewan Perdamaian yang akan mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza.
Pembentukan dewan tersebut, yang diketuai langsung oleh Presiden AS Donald Trump, merupakan langkah penting dalam rencana Amerika Serikat yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan demiliterisasi dan pembangunan kembali Gaza, wilayah yang hancur akibat dua tahun perang antara Israel dan kelompok militan Hamas.
Dalam pernyataan Gedung Putih, “Dewan Eksekutif Pendiri” juga mencakup utusan kebijakan luar negeri Trump, Steve Witkoff, Wakil Penasihat Keamanan Nasional Robert Gabriel, menantu Trump Jared Kushner, miliarder Marc Rowan, serta Presiden Bank Dunia Ajay Banga. Anggota tambahan akan diumumkan kemudian. Seorang pejabat pemerintah Kanada juga mengonfirmasi bahwa Mark Carney telah menerima undangan untuk bergabung.
Sebelumnya, Trump menyebut panel tersebut sebagai “dewan paling hebat dan paling bergengsi yang pernah dibentuk” dalam unggahan media sosialnya. Setiap anggota akan memegang portofolio khusus yang dinilai krusial bagi stabilisasi dan kesuksesan jangka panjang Gaza.
Namun, dewan ini tidak menyertakan perwakilan Otoritas Palestina, yang merupakan rival Hamas dan saat ini mengelola sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki. Otoritas Palestina diperkirakan akan mengambil alih kendali Gaza di masa depan setelah menjalani reformasi besar-besaran.
Tony Blair, yang memimpin Inggris hingga 2007 dan membawa negaranya ke perang Irak pada 2003, sempat disebut-sebut sebagai kandidat pemimpin dewan tahun lalu. Namun, reputasinya di sejumlah negara Arab menurun akibat dukungannya terhadap invasi Irak dan sikapnya yang dianggap pro-Israel saat menjabat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet internasional.
Di bawah rencana AS, pemerintahan sehari-hari Gaza akan dijalankan oleh komite teknokrat Palestina beranggotakan 15 orang. Komite ini akan dipimpin Dr. Ali Sha’ath, warga Palestina asal Gaza yang pernah memegang sejumlah jabatan di Otoritas Palestina. Tugas utama komite adalah memulihkan layanan publik dan institusi inti guna menstabilkan kehidupan warga Gaza.
Selain itu, Nickolay Mladenov, mantan koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, ditunjuk sebagai perwakilan tinggi untuk Gaza. Komite teknokrat ini akan memerintah hingga Otoritas Palestina yang telah direformasi dapat mengambil alih, membuka jalan menuju apa yang disebut sebagai “jalur kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.”
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang keterlibatan Otoritas Palestina di Gaza serta gagasan pembentukan negara Palestina. Israel juga memiliki hak veto efektif terhadap anggota komite, dengan syarat tidak ada anggota Hamas maupun Otoritas Palestina yang terlibat. Menurut pejabat Israel, badan keamanan dalam negeri Shin Bet telah menyetujui 15 nama anggota komite tersebut.
Selain itu, sebuah “dewan eksekutif Gaza” terpisah juga dibentuk untuk mendukung tata kelola, yang melibatkan pejabat dari Turki, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, serta sejumlah anggota Dewan Perdamaian dan komite teknokrat.
