JAKARTA, Cobisnis.com – Anggota Komisi I DPR RI Endipat Wijaya menyoroti maraknya perhatian publik terhadap donasi Rp10 miliar yang disalurkan kreator konten Ferry Irwandi untuk korban banjir Sumatra. Ia menegaskan negara sudah mengucurkan bantuan jauh lebih besar dan bekerja sejak awal bencana terjadi.
Endipat menyebut narasi yang berkembang seolah-olah pemerintah tidak hadir justru menyesatkan. Menurutnya, bantuan negara tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga logistik, relokasi warga, hingga pengerahan aparat dan instansi teknis.
Ia menjelaskan pemerintah telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk penanganan banjir besar di Aceh dan wilayah Sumatra lainnya. Anggaran itu dialirkan melalui BNPB, Kementerian Sosial, serta dukungan lintas kementerian.
Menurut Endipat, masyarakat berhak mengetahui bahwa bantuan formal negara memiliki struktur dan mekanisme yang jauh lebih besar skalanya. “Bukan cuma dana, tapi juga operasional di lapangan,” ujarnya dalam rapat Komisi I bersama Komdigi.
Ia menegaskan apresiasinya terhadap donasi publik yang digalang kreator konten. Namun, menurutnya, peran tersebut tidak bisa dibandingkan langsung dengan tanggung jawab pemerintah yang memiliki mandat fiskal dan kapasitas lebih luas.
Endipat juga menyebut viralnya donasi kadang memicu kesalahpahaman publik. Ia menilai sebagian narasi yang tersebar di internet membuat pemerintah seolah tidak bekerja, padahal tim gabungan sudah bergerak sejak hari pertama banjir.
Selain pendanaan, negara juga mengerahkan personel Basarnas, TNI, Polri, serta unit teknis daerah untuk evakuasi korban dan pemulihan akses. Ini menjadi salah satu faktor pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.
Ia menambahkan bahwa transparansi informasi penting agar publik memahami proporsi dukungan yang ada. Pemerintah, kata dia, tetap membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta dan komunitas selama sesuai koridor.
Endipat berharap kontribusi kreator konten tetap diterima positif tanpa menimbulkan dikotomi peran. Menurutnya, bantuan dari masyarakat justru dapat melengkapi intervensi negara, terutama pada tahap darurat dan distribusi cepat.
Ia menutup dengan imbauan agar publik tidak mudah terpancing narasi kompetisi antar pihak. “Semua bantuan baik. Yang salah adalah ketika informasi dibuat seolah negara tidak bergerak,” ujarnya.
