JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa polemik terkait Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) bukan berada dalam lingkup kewenangannya. Ia menekankan bahwa urusan pengawasan bandara sepenuhnya berada di kementerian teknis lain.
Bahlil mengatakan hal itu menanggapi dugaan adanya aktivitas tambang ilegal di area sekitar bandara IMIP. Meski isu tersebut ramai diperbincangkan, ia menyebut pihaknya masih menunggu laporan lengkap dari tim yang saat ini bekerja di lapangan.
Menurut Bahlil, Kementerian ESDM memiliki tugas yang spesifik, yaitu mengatur sektor pertambangan dan memberikan rekomendasi terkait proses hilirisasi. Karena itu, penanganan fasilitas penerbangan disebut bukan menjadi wilayah kerja kementeriannya.
“Di bandara itu ada kementerian teknis yang mengaturnya. Kalau kami di bidang pertambangan, termasuk rekomendasi hilirnya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Ia juga menegaskan bahwa aspek pengamanan objek dan fasilitas yang berada di area bandara sepenuhnya diatur oleh kementerian lain yang memiliki mandat langsung. Hal ini, kata dia, harus dipahami agar tidak terjadi tumpang tindih pengambilan keputusan.
Bahlil menjelaskan bahwa dirinya sempat mengikuti agenda bersama Satuan Tugas Penanganan Keuangan Negara (Satgas PKH) dalam kunjungan ke Bangka Belitung. Namun ia tidak ikut dalam tim yang kemudian melanjutkan inspeksi ke IMIP karena harus menghadiri rapat dengan Presiden.
“Kemarin Satgas PKH, saya ikut mendampingi satu hari sebelumnya. Setelah itu saya balik karena ada rapat dengan Presiden, jadi saya tidak ikut tim ke IMIP,” jelasnya.
Di sisi lain, Bahlil menyampaikan bahwa ia menunggu hasil pemeriksaan lapangan sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, keputusan harus diambil berdasarkan laporan resmi yang terukur agar tidak menimbulkan spekulasi baru.
Polemik bandara IMIP mencuat di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola industri nikel di Morowali. Kawasan ini dikenal sebagai pusat industri strategis dengan arus aktivitas yang padat, sehingga isu pengawasan menjadi perhatian besar.
Pemerintah berharap koordinasi antar kementerian dapat berjalan optimal agar setiap isu di kawasan industri dapat ditangani sesuai kewenangannya. Bahlil menegaskan komitmen ESDM untuk tetap berada pada koridor tugasnya dan mendukung proses evaluasi yang sedang berjalan.
