JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta pejabat terkait lainnya untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas kasus keracunan yang menimpa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dipandang sebagai tindakan korektif untuk memastikan program tetap berjalan sesuai tujuan awalnya.
Presiden menekankan bahwa program MBG tidak boleh kehilangan fokus. Program ini dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun, kasus keracunan yang mencuat di sejumlah daerah menimbulkan kekhawatiran publik dan berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat.
Pemanggilan Kepala BGN dinilai penting karena lembaga tersebut berperan langsung dalam pelaksanaan teknis MBG. BGN memegang kendali distribusi, pengawasan kualitas makanan, dan penerapan standar keamanan pangan. Informasi detail dari BGN akan menjadi kunci dalam mengurai akar masalah.
Selain Kepala BGN, Presiden juga diperkirakan akan mengundang Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, BPOM, dan pemerintah daerah. Semua pihak yang terlibat dalam rantai penyediaan MBG perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kelemahan sistemik dapat terdeteksi.
Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penyebab pasti keracunan, apakah berasal dari bahan pangan, distribusi, higienitas, atau kelalaian pihak tertentu. Dari hasil evaluasi, langkah perbaikan dapat disusun agar kasus serupa tidak terulang kembali.
Prabowo juga menegaskan pentingnya akuntabilitas. Jika ditemukan kelalaian, tanggung jawab harus ditegakkan, bahkan bila perlu dengan sanksi tegas. Dengan cara ini, standar keamanan pangan dalam program sosial berskala nasional bisa ditingkatkan.
Program MBG menyasar jutaan anak sekolah di Indonesia. Dari perspektif ekonomi, keberhasilan atau kegagalan program ini akan berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang. Keracunan massal bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga risiko reputasi dan efisiensi anggaran negara.
Dalam konteks pasar, kasus ini dapat memengaruhi persepsi publik terhadap industri penyedia jasa katering dan distribusi pangan. Ke depan, peningkatan standar keamanan dan sertifikasi kualitas akan menjadi kebutuhan mendesak yang membuka peluang bagi pelaku usaha jasa boga yang profesional.
Presiden menilai bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran kolektif. Dengan pengawasan ketat dan pembenahan sistem distribusi, program MBG tetap bisa berjalan optimal. Masyarakat diharapkan tidak kehilangan kepercayaan terhadap manfaat utama dari program ini.
Prabowo menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali bahwa MBG adalah bentuk investasi sosial untuk generasi penerus bangsa. Dengan pola makan sehat dan aman, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat global.
