JAKARTA, Cobisnis.com – Partai oposisi utama Turki, yang sudah terpukul oleh penindakan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya, bisa melihat pemimpinnya digulingkan oleh pengadilan pada hari Senin, dalam apa yang dilihat sebagian pihak sebagai ujian keseimbangan rapuh antara demokrasi dan otoritarianisme di negara itu.
Pengadilan di Ankara dijadwalkan memutuskan apakah akan membatalkan kongres partai tahun 2023 atas dugaan pelanggaran prosedural. Sebuah langkah yang akan mencopot ketua partai, Ozgur Ozel, dari jabatannya dan semakin melemahkan kepemimpinan serta otoritas oposisi. Ratusan anggota Partai Rakyat Republik (CHP) telah dipenjara sambil menunggu persidangan dalam penyelidikan luas terkait dugaan korupsi dan hubungan dengan terorisme, termasuk pesaing utama politik Presiden Tayyip Erdogan, Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu.
CHP yang berhaluan sentris, dan membantah tuduhan terhadapnya, berada setara dengan Partai AK (AKP) pimpinan Erdogan yang berakar pada Islam konservatif dalam jajak pendapat. Ozel, 50 tahun, pemimpin berkarakter keras dengan suara serak, telah naik daun sejak penahanan Imamoglu. Protes jalanan anti-Erdogan kembali pecah minggu lalu, termasuk di Ankara pada hari Minggu, menentang penindakan hukum yang oleh para kritikus dianggap dipolitisasi dan anti-demokrasi. Pemerintah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan bahwa peradilan bersifat independen.
“Ini adalah momen serius yang menandakan perubahan rezim di Turki dari otoritarianisme kompetitif, di mana partai oposisi masih bisa memenangkan pemilu, menjadi semacam otoritarianisme hegemonik, di mana mereka lebih bersifat simbolis dan tidak mampu menang,” kata Seren Selvin Korkmaz, salah satu pendiri dan direktur bersama IstanPol Institute, lembaga think tank berbasis di Istanbul.
Saham, obligasi, dan lira Turki tergelincir menjelang keputusan pengadilan. Mereka jatuh pada bulan Maret ketika Imamoglu ditahan sambil menunggu persidangan, yang menyoroti kekhawatiran atas supremasi hukum di negara pasar berkembang utama itu, di mana inflasi tetap di atas 30%. Jika pengadilan membatalkan kongres dan menggulingkan Ozel, pengadilan bisa menunjuk wali amanat untuk memimpin partai atau mengembalikan mantan ketua Kemal Kilicdaroglu, yang dikalahkan Erdogan dalam pemilu 2023 tetapi sejak itu telah kehilangan banyak kepercayaan di dalam CHP. Pengadilan juga bisa menolak kasus yang diajukan oleh anggota CHP tersebut, atau menunda putusan.
Penindakan hukum terhadap partai, yang dimulai pada Oktober tahun lalu, telah memperdalam kekhawatiran atas apa yang oleh para kritikus disebut sebagai kemerosotan autokratis Turki, di mana pengadilan, media, militer, bank sentral, dan lembaga-lembaga lain yang sebelumnya lebih independen kini tunduk pada kehendak Erdogan selama 22 tahun kekuasaannya.
Pejabat pemerintah dan beberapa analis mengatakan bahwa pemilu lokal tahun lalu di mana CHP menyapu bersih sebagian besar kota besar dalam kekalahan terbesar yang pernah dialami AKP pimpinan Erdogan menunjukkan bahwa demokrasi tetap menjadi landasan Turki yang merupakan anggota NATO, meski ada kekhawatiran para pengkritik.
