JAKARTA, Cobisnis.com – Revisi kebijakan impor melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tak lagi menyulitkan para pelaku usaha, terutama UMKM.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyoroti kondisi ekonomi global saat ini yang mendatangkan tantangan bagi pengembangan industri dan UMKM Indonesia. Tantangan tersebut, antara lain ketersediaan bahan baku, kebutuhan inovasi desain, hingga keterampilan sumber daya manusia.
“Pak Presiden baru-baru ini merevisi Permendag (Nomor 36 Tahun 2023) karena laporan adanya 20 ribu kontainer yang macet. Mudah-mudahan ini tidak mengganggu bisnis kita,” kata Teten, Rabu 22 Mei.
Selain melalui regulasi impor, Teten mengatakan pemerintah juga terus berupaya untuk melindungi dan meningkatkan daya saing industri UMKM Indonesia dengan menciptakan ekosistem usaha yang kondusif.
Upaya-upaya yang dilakukan, antara lain menyediakan market intelligence terintegrasi serta akses informasi satu pintu untuk para agregator ekspor, dukungan pembiayaan, hingga mengembangkan rumah bagi produk industri kecil untuk ekspansi ke luar negeri atau Indonesia Trading House untuk memperluas jaringan pemasaran ekspor dan menjadikan RI sebagai hub perdagangan global.
Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang merevisi Permendag 36/2023 tentang larangan pembatasan barang impor.
Penerbitan Permendag 8/2024 bertujuan untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat pemberlakuan Permendag 36/2023 jo 3/2024 jo 7/2024, yang memberlakukan pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa peraturan teknis.
Sejak Permendag 36/2023 diberlakukan pada 10 Maret 2024, terdapat kendala dalam proses perizinan impor, sehingga mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama, seperti Tanjung Priok, Jakarta; dan Tanjung Perak, Surabaya.
Jumlah kontainer tertahan mencapai 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak.
