JAKARTA,Cobisnis.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut bahwa perkembangan kegiatan usaha properti di Indonesia masih dihadapkan oleh persoalan tingginya kebutuhan perumahan yang tidak mampu diimbangi oleh ketersediaan hunian di pasaran (backlog).
Menurut Menkeu, data terbaru menyebutkan bahwa saat ini angka backlog telah mencapai lebih dari 12 juta unit. Katanya, jumlah tersebut sangat besar dan tidak mungkin ditutupi jika hanya mengandalkan upaya yang dilakukan pemerintah.
“Kita ingin mengejar kebutuhan perumahan dengan backlog 12 juta, sementara ini tidak akan mampu dicapai kalau hanya menggunakan APBN saja dan tidak mungkin bisa terkejar secara cepat,” ujarnya dalam side even G20 dengan tema Securitization Summit 2022 pada Rabu, 6 Juli.
Menkeu menjelaskan, guna mengantisipasi hal tersebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak agar selisih perumahan yang ada di Indonesia bisa segera terselesaikan. Kerja sama ini dinilai memerlukan dukungan lintas sektor dan tidak hanya terpaku pada lembaga pemerintah saja.
“Saya berharap kita semua dapat belajar sekaligus membangun inisiatif-inisiatif baru untuk melihat ekosistem pembiayaan perumahan yang perlu untuk diperbaiki, baik dari sisi perundang-undangan, regulasi, sisi produk atau juga edukasi kepada para pelaku usaha dan investor,” tuturnya.
Untuk diketahui, laporan Kementerian Keuangan terkait realisasi APBN semester I 2022 mencatat bahwa nilai subsidi perumahan yang telah diberikan adalah sebesar Rp400 miliar. Angka itu baru berporsi 7,1 persen dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022.
Adapun, subsidi bunga kredit perumahan sampai dengan Juni lalu digunakan untuk pembayaran bunga untuk akad kredit perumahan tahun sebelumnya, dan subsidi bantuan uang muka perumahan dimanfaatkan untuk 63.200 unit rumah yang merupakan akad kredit periode 2022.
