JAKARTA,Cobisnis.com – Pertemuan kedua tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings/FMCBG) berlangsung dalam situasi berbeda, karena berada di tengah tantangan yang disebabkan perang antara Ukraina dan Rusia. Perang menahan pemulihan ekonomi global khususnya melalui jalur suplai pangan dan energi. Hal ini berpengaruh pada koreksi proyeksi IMF terkait pertumbuhan global 2022 menjadi 3,6%. Untuk itu diperlukan strategi guna memperkuat pemulihan ekonomi di tengah ketidakpastian tersebut melalui kebijakan dan optimalisasi peran G20. Demikian mengemuka pada dalam diskusi tingkat tinggi yang merupakan side event 2nd FMCBG yang diselenggarakan BI (22/4) secara daring dan luring bertempat di Washington DC, AS dan Jakarta.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengemukakan bahwa dalam hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan (RDGB) 19 April 2022. BI merevisi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,5% dari sebelumnya sebesar 4,4%, dan domestik menjadi 4,5-5,3% dari sebelumnya sebesar 4,7-5,5%. Lebih lanjut, para anggota G20 menilai penting untuk mengetahui dampak perang guna menghadapi implikasinya bagi ekonomi. Selain itu, anggota G20 menyepakati mekanisme baru dalam pembiayaan oleh WHO dan Worldbank bagi negara yang rentan, sebagai opsi yang efektif dalam jalan keluar untuk pulih bersama. IMF dapat berperan dalam pengelolaan arus modal, pembiayaan makro dan jaring pengaman keuangan global. Dalam diskusi, mengemuka paparan mengenai ketidakpastian global dengan meningkatnya inflasi di beberapa negara, krisis pengungsi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, termasuk Tiongkok.
Senada dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti menyampaikan, di tengah ketidakpastian global, BI dan Kemenkeu harus menyeimbangkan antara stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapinya, BI mengoptimalkan bauran dari tiga kebijakan. Pertama kebijakan moneter yang mengedepankan stabilitas sekaligus mendukung pemulihan ekonomi. Kedua, kebijakan makroprudensial yang ditujukan a.l. untuk mendorong ekonomi hijau. Ketiga, kebijakan sistem pembayaran yang ditujukan a.l. untuk mengakselerasi pembayaran digital. BI juga terus meningkatkan koordinasi antara BI dan Kementerian Keuangan dalam reformasi struktural dan pengendalian inflasi.
High level discussion yang bertajuk “Memperkuat Pemulihan Ekonomi Di Tengah Ketidakpastian Yang Meningkat”ini terbagi atas dua sesi yaitu sesi pandangan ekonomi global serta peran presidensi G20 dan sesi pemulihan ekonomi global dan implikasinya bagi Indonesia. Turut serta dalam diskusi adalah Deputi Pertama Managing Director IMF, Gita Gopinath dan Advisor Utama Prospera, Anton H. Gunawan. Diskusi ini bertujuan untuk mendiseminasikan peran presidensi G20 Indonesia serta memperluas pandangan terkait kebijakan makroekonomi dan reformasi struktural dalam rangka memitigasi risiko yang ada dan pulih secara bersama.
