JAKARTA, Cobisnis.com – Komitmen Indonesia untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 harus terus dilakukan secara konsisten. Tidak hanya melibatkan kerja keras dan kebijakan, namun pendanaan sangat dibutuhkan.
“Pendanaan yang paling besar justru nanti akan terlihat pada strategi energi dan transportasi yang tadi kontribusinya adalah 11%, namun dia akan memakan dana yang sangat besar, untuk memindahkan energi kita dari non renewable menjadi renewable,” ungkap Sri Mulyani dalam sebuah webinar, Kamis (26/8/2021).
Mengubah transportasi yang saat ini ada di Indonesia menjadi mass transportation, membutuhkan biaya investasi yang besar. APBN tidak dapat melakukannya sendiri. Pemerintah memperbaiki iklim investasi terutama untuk proyek yang mendukung upaya menangani perubahan iklim.
“Pemerintah sudah melakukan reform seperti omnibus law cipta kerja yang mengubah sangat radikal kebijakan mengenai investasi. Tentu ini akan banyak memberikan dampak positif bagi Indonesia untuk bisa menarik investasi dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan, apakah itu green project maupun berbagai project baik untuk mitigasi maupun adaptasi,” jelas Menkeu.
Pemerintah juga menggunakan instrumen fiskalnya untuk menarik investasi yang berhubungan dengan green project dengan memberikan insentif tax holiday, tax allowance, dan juga fasilitas PPN.
Selain itu, promosi untuk renewable energi dan investasi di bidang sektor pertanian juga diharapkan konsisten dengan komitmen penanganan perubahan iklim.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus berupaya agar akses pendanaan untuk perubahan iklim terus terjaga dan terlindungi. Berbagai kebijakan diusahakan antara lain dengan budget tagging APBN, menggunakan instrumen perpajakan, instrumen transfer ke daerah, belanja negara, dan pembiayaan digunakan untuk mengkatalis pendanaan perubahan iklim.
