Cobisnis.com – Saat ini roda pembangunan di Indonesia masih terganjal berbagai persoalan ketimpangan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Ketimpangan yang terjadi tidak hanya sebatas perbedaan berdasarkan kewilayahan saja, seperti antara Jawa dengan luar Jawa, melainkan juga menyangkut kesenjangan dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta sosial dan politik.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin
mengajak pemuda untuk ambil bagian dalam upaya pembangunan inklusif.
“Hadirnya pembangunan yang inklusif diharapkan mampu mereduksi persoalan disparitas pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata secara berkelanjutan,” jelas Puteri yang juga Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021 di webinar, Selasa (23 Maret 2021).
“Apalagi sebagai bagian dari G20, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Agenda dalam Rencana Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030, yang di antaranya mencakup dimensi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang inklusif,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa sampai saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang.
“Ketimpangan pendidikan yang ada diperparah dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan seperti sekarang. Hal ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan baik antardaerah, antarsekolah, maupun antarkelas sosial,” kata Hetifah.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Fiskal Regional Candra Fajri Ananda menyampaikan bahwa persoalan ketimpangan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.
“Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang mumpuni,” jelas Candra.
Selanjutnya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edwin Nurhadi menekankan pentingnya para pemuda dalam upaya pembangunan inklusif, khususnya pada sektor inklusi keuangan.
Pada tahun 2019,kata dia, tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,19 persen, dari angka tersebut masih terdapat ketimpangan antara inklusi keuangan di perkotaan yang mencapai
83,60 persen dan pedesaan yang baru menyentuh angka 68,49 persen.
“Karenanya, sinergi dari semua pihak, utamanya anak muda yang jumlah populasinya mencapai 54 persen dari total penduduk Indonesia, dibutuhkan untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen pada tahun 2024,” kata Edwin.
Sedangkan CEO BRI Ventures Nicko Widjaja berpesan agar para pemuda terus berinovasi terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Terlebih, jika melihat dari berbagai krisis yang melanda sebelumnya, momen krisis justru menjadi awal lahirnya inovasi hebat.
“Pola pikir pemuda harus berubah. Pemuda tidak boleh terjebak dalam pola pikir karir konvensional yang berfokus pada jenjang karir semata, melainkan harus berfokus pada pola pikir kewirausahaan yang di kemudian hari dapat melahirkan unicorn-unicorn lain dari Indonesia. Apalagi, untuk mempersiapkan perubahan yang akan datang dalam 10 tahun ke depan. Pemuda Indonesia juga harus siap untuk beradaptasi agar tidak tertinggal dengan kualitas SDM negara lain,” kata Nicko.
