Cobisnis.com – SEVP Bisnis SME dan Komersial BNI Syariah, Babas Bastaman, mengatakan literasi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren harus dipercepat. Ia mengingatkan pentingnya menciptakan ekosistem pesantren yang swadaya dengan segala sumberdaya disertai dukungan dan peranan perbankan syariah dalam hal ekonomi.
“Pesantren saat ini menjadi salah satu penggerak ekonomi umat,” kata Babas saat Webinar Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah kepada pimpinan, pengurus, dan guru Pondok Pesantren Mitra BNI Syariah, Jumat (6 November 2020).
BNI Syariah, kata Babas, berkomitmen untuk menjalankan “Hasanah Way” yang ditunjukkan dengan dukungan terhadap implementasi ekosistem pengembangan ekonomi dan keuangan syariah kepada pondok pesantren di seluruh wilayah Indonesia.
“BNI Syariah berharap bisa lebih berkontribusi positif bagi pesantren yang swadaya dan berkontribusi pada perekonomian bangsa Indonesia secara luas,” ujarnya.
Saat ini jumlah pesantren yang sudah bekerjasama dengan BNI Syariah mencapai 1000 pesantren dengan dana kelolaan sebanyak Rp172 miliar. Pemimpin Divisi Dana Ritel BNI Syariah, Ida Triana Widowati, mengatakan BNI Syariah terus berupaya memberikan “Double Benefit” kepada nasabah yaitu: dari sisi halal dan berkah dalam produk dan layanan.
“Diantaranya adalah BNI KUR iB Hasanah, pembiayaan modal kerja, supply chain financing, asset based financing, rent/lease based financing, cash management, dan transactional banking,” kata Ida yang turut menjadi narasumber di Webinar tersebut.
Dari sudut pandang pemerintah, Literasi Keuangan Inklusif bagi Pondok Pesantren memiliki nilai yang strategis. Asisten Deputi (Direktur) Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah, Kemenko Kerekonomian, Erdiriyo, menyebut pondok pesantren punya potensi yang sangat besar.
“Pondok pesantren diharapkan bisa mengakses pembiayaan dari perbankan,” ujarnya.
Pesantren dan QRIS
Direktur Grup Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Perizinan Sistem Pembayaran Ritel/Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Ameriza M. Moesa, meminta bank syariah untuk mempercepat adopsi teknologi digital. Salah satunya melalui standar Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna memperluas ekosistem digital di pesantren dan ekonomi digital secara umum.
“Teknologi QRIS berpotensi untuk dikembangkan pesantren karena memiliki sifat inklusif, mudah, cepat, dan handal,” kata Ameriza M. Moesa.
Sementara itu, Kepala Bagian Informasi OJK, Anugrah Sutejo, memberikan saran terkait dengan pengelolaan keuangan, terutama untuk mengatur arus kas dan pengeluaran pondok pesantren di masa pandemi.
“Dengan webinar ini diharapkan bisa meningkatkan literasi masyarakat sehingga bisa mengurangi resiko menggunakan produk keuangan syariah tanpa mengetahui,” ujarnya.
Farrid Prihawanto – Kepala Seksi Iklim Usaha, Direktorat Pemasaran, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan – mengatakan pemerintah sangat mendukung pengembangan ekosistem pesantren. Diantaranya mengenai kebijakan dan sinergi yang dilakukan untuk memberdayakan ekonomi pesantren.
“Ada empat hal yang dilakukan Kementerian Perdagangan untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi pesantren diantaranya peningkatan kapasitas produk dan sumber daya; bantuan sarana dan perdagangan; kampanye dan sosialisasi; serta promosi dan pemasaran,” kata Farrid Prihawanto.
