JAKARTA, Cobisnis.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Menurut Yusril, hubungan antara dugaan penyadapan dan makar semakin terlihat setelah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Untuk mendalami keterkaitan tersebut, penyidik berencana menggelar perkara pada Kamis (19/11).
Gelar perkara tersebut akan membahas hubungan antara pihak-pihak yang diduga terlibat serta kemungkinan keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Yusril menjelaskan forum itu kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri. Penyidik, ahli, dan penasihat hukum diharapkan dapat menyampaikan pandangan masing-masing agar proses penanganan perkara berjalan terbuka.
Meski demikian, ia menegaskan penerbitan SPDP tidak otomatis membuat seseorang berstatus tersangka. Penetapan tersangka tetap harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.
Yusril menyebut hasil gelar perkara dapat membuka kemungkinan penambahan pasal makar terhadap tersangka yang sudah ada. Selain itu, penyidik juga berpeluang menetapkan tersangka baru apabila ditemukan bukti yang mencukupi.
Dalam perkembangan penyidikan, penyidik disebut menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Namun, sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait telah disita dan sedang didalami.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar melalui sejumlah tahapan. Tahapan tersebut meliputi pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan.
Karena itu, penyidik perlu mengungkap rangkaian peristiwa, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.
Sejumlah kemungkinan tujuan juga perlu didalami, mulai dari dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah NKRI.












