JAKARTA, Cobisnis.com – hukum tata negara Mahfud MD menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menjadi preseden baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Menurut Mahfud, sejak 1965 belum pernah terjadi pengunduran diri seorang wakil presiden di Indonesia. Karena itu, peristiwa tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan sistem pemerintahan dan konstitusi negara.
“Ini akan menjadi preseden baru karena dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sejak tahun ’65 memang tidak pernah ada wakil presiden itu mengundurkan diri,” ujar Mahfud dalam tayangan televisi, Rsbu (18/11/2026).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut juga menilai persiapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi pergantian wakil presiden sudah berjalan cukup baik.
Ia berharap pengalaman ini dapat menjadi acuan untuk mengantisipasi kemungkinan serupa pada masa mendatang.
“Menurut saya, ini saatnya kita memulai membangun satu preseden yang nanti akan diikuti sebagai antisipasi untuk peristiwa-peristiwa berikutnya kalau akan terjadi lagi,” ungkapnya.
Mahfud menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut mencakup berbagai kemungkinan kekosongan jabatan dalam pemerintahan.
Ia membandingkan aturan saat ini dengan situasi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Menurutnya, kekosongan jabatan wakil presiden tidak bisa lagi dibiarkan tanpa mekanisme pengisian sebagaimana kondisi pada masa sebelumnya.
“Sekarang sudah di Undang-Undang Dasar, presiden dan/atau wakil presiden sudah disebut begitu, kalau terjadi kekosongan sudah diatur,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.
Gibran sebelumnya telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada MPR pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut diambil di tengah polemik politik terkait keabsahan ijazah pendidikannya.
Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, MPR menjadwalkan sidang paripurna pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti pada Rabu (9/12/2026).













