Cobisnis.com – Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengatakan dalam upaya melawan politik uang yang paling diutamakan adalah langkah pencegahan ketimbang penindakan. Menurut Bagja, jika pencegahan terhadap politik uang efektif, sebuah daerah akan mendapatkan pemimpin yang punya semangat untuk kemajuan dan pembaruan bagi masyarakat.
“Mari lakukan tugas sesuai fungsi, terapkan upaya pencegahan (politik uang) bersama lembaga adat melayu dan jangan pidana terlebih dahulu,” kata Rahmat Bagja saat meresmikan kampung pengawasan anti-politik uang di Pulau Penyengat, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Sabtu (24/10/2020).
Di hadapan ketua lembaga adat melayu yang hadir di acara tersebut, Bagja berharap kehadiran kampung pengawasan anti-politik uang bisa memberikan tuah serta semangat dari lembaga adat melayu untuk bersama melakukan pengawasan politik uang pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kepulauan Riau tahun ini.
“Hadirnya saya untuk menyemangati teman-teman (pengawas) agar jangan takut dan jangan patah arang,” ujarnya.
Penentuan Pulau Penyengat sebagai kampung pengawasan anti-politik uang bertujuan untuk mengangkat nilai-nilai sejarah dari pulau yang dikenal dengan sebutan kota Gurindam Negeri Pantun. Selain itu, Pulau Penyengat sekaligus sebagai kawasan percontohan yang dapat ditiru bagi daerah lain dalam upaya melawan politik uang dengan pendekatan kearifan budaya lokal.
“Pulau Penyengat adalah tempat atau negeri yang dahulu menjadi pemimpin di Selat Malaka. Kami berharap tuah negeri ini menjadi spirit untuk kami melakukan pengawasan politik uang, sehingga akan didapat para pemimpin yang punya semangat untuk kemajuan dan pembaruan bagi masyarakat kepulauan ini dengan meminimalisir politik uang,” jelas Bagja.
Kampung pengawasan anti-politik uang ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Tanjungpinang dan lembaga adat Melayu serta masyarakat setempat bersatu menolak dan melawan politik uang sehingga tercipta Pilkada yang demokratis.
“Kehadiran Walikota bersama jajarannya, lembaga adat melayu, masyarakat bersama warga dalam kegiatan ini adalah bentuk komitmen daerah dan kita semua dalam upaya mewujudkan pilkada tanpa politik uang dengan kita mulai dari pulau penyengat yang penuh dengan tuah sejarah perjuangan ini,” ujarnya.
Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma menyambut baik terbentuknya kampung pengawasan anti-politik uang ini. Dia berharap masyarakat menerapkan spirit kampung pengawasan anti politik uang dan dilaksanakan guna mensukseskan pemilihan gubernur Kepulauan Riau tahun 2020.
“Proses pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang bersih,” ujar Hj Rahma.
Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini, mengatakan deklarasi kampung pengawasan anti-politik uang di pulau bersejarah dan bertuah diharapkan menjadi gerakan politik etis bersama masyarakat dan lembaga adat melayu dengan kearifan lokal. Ia menekankan langkah-langkah untuk mengawasi, melawan, dan menolak setiap upaya politik uang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020 ini.
“Peresmian kampung pengawasan anti-politik uang ini merupakan ‘pilot project’ Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk membangun dan mengembangkan pengawasan partisipatif masyarakat,” kata Muhammad Zaini.
