JAKARTA, Cobisnis.com – Industri kelapa sawit masih memegang peranan penting dalam menopang perekonomian, ketahanan pangan, dan sektor energi Indonesia. Namun, industri ini juga menghadapi berbagai tekanan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan persaingan perdagangan global.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menyampaikan bahwa kelapa sawit menjadi salah satu komoditas minyak nabati yang menghadapi banyak hambatan internasional. Tekanan tersebut muncul melalui empat instrumen, yaitu kebijakan tarif, regulasi, pembatasan pembiayaan perbankan, serta kampanye negatif dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Havas dalam Konferensi Kelapa Sawit Indonesia ke-22 dan 2027 Price Outlook atau Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tersebut berlangsung di Westin Hotel, Kuta Selatan, Badung, Bali, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Havas, fragmentasi geopolitik global kini semakin meluas ke berbagai sektor, mulai dari perdagangan, keuangan, energi, pangan, hingga pengelolaan data dan standar keberlanjutan. Kondisi tersebut turut memunculkan penerapan standar berbeda terhadap sejumlah komoditas.
Salah satu contohnya adalah Regulasi Anti-Deforestasi Uni Eropa yang dinilai memberikan perlakuan tidak setara terhadap minyak sawit. Regulasi tersebut menyasar kelapa sawit, sementara minyak bunga matahari dan minyak lobak yang diproduksi di Eropa tidak dikenakan perlakuan serupa.
Ketimpangan juga terlihat dalam kebijakan pembiayaan perbankan. Sejumlah bank besar Eropa memberlakukan persyaratan ketat terhadap nasabah dari sektor sawit. Namun, pada saat bersamaan, mereka tetap menyalurkan pembiayaan dalam jumlah besar kepada produsen senjata dan perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan pendudukan ilegal di Palestina.
Havas menggambarkan kondisi tersebut melalui perbandingan antara petani sawit dan industri persenjataan. Petani kecil dituntut membuktikan kepatuhan terhadap standar lingkungan secara terperinci, termasuk memastikan tidak terjadi pembukaan hutan sejak Desember 2020.
Bahkan, petani dengan kepemilikan lahan dua hektare di Jambi harus menyediakan pemetaan geolokasi hingga enam angka desimal. Sementara itu, menurut Havas, standar pembuktian terhadap industri persenjataan tidak diterapkan dengan tingkat ketat yang sama.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, Havas mengajukan lima strategi. Langkah tersebut mencakup perluasan pasar ekspor, percepatan hilirisasi di dalam negeri, perlindungan kedaulatan data geospasial petani, penguatan penyusunan aturan bersama melalui Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), serta menjaga kelancaran jalur perdagangan laut.
Pembenahan Tata Kelola dan Produktivitas
Di sisi lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menilai penguatan daya saing sawit Indonesia di pasar internasional perlu diimbangi dengan perbaikan tata kelola lingkungan di dalam negeri.
Ia mengingatkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dalam tiga bulan terakhir turut berdampak pada sejumlah kawasan perkebunan sawit. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Rachmat menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan kebijakan tanpa pengecualian terhadap praktik tersebut. Pemerintah juga tidak ingin terus menanggung dampak kerugian lingkungan akibat kelalaian perusahaan.
Melalui Proyek Strategis Nasional, Bappenas mendorong perubahan struktural industri sawit dengan mengacu pada lima prioritas. Fokusnya meliputi penerapan standar tanpa pembakaran, peningkatan produktivitas petani swadaya melalui benih bersertifikasi DNA, serta pemantauan rantai pasok secara real-time menggunakan teknologi satelit.
Selain itu, pemerintah berupaya memperluas pengakuan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di pasar global. Pengembangan industri hilir juga menjadi perhatian agar minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Sementara itu, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengungkapkan bahwa fenomena El Nino dan kebakaran hutan serta lahan menjadi tantangan serius bagi produksi sawit nasional. Kedua faktor tersebut diperkirakan berpotensi mengurangi produksi hingga 3 juta ton pada 2027.
Meski menghadapi risiko tersebut, penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai memberikan dukungan besar terhadap industri sawit. Kebijakan ini diproyeksikan menyerap 40 juta ton CPO, menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun pada 2026, serta menopang sekitar 2,1 juta lapangan kerja.
Untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, GAPKI juga menjalankan sejumlah program pengembangan di sektor hulu. Pada April dan Mei 2026, organisasi tersebut melepas dua spesies serangga penyerbuk baru.
GAPKI turut menyalurkan 29.201 benih sawit liar asal Tanzania kepada 11 lembaga riset nasional. Benih tersebut akan dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan varietas sawit yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.
Ketua Panitia Penyelenggara IPOC 2026, Suryanto Bun, menambahkan bahwa pemerintah dan pelaku usaha memiliki komitmen bersama untuk memperkuat industri hilir serta menghadapi hambatan perdagangan yang dinilai diskriminatif.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah memperkuat standar keberlanjutan nasional agar industri sawit Indonesia memiliki daya saing lebih baik di pasar internasional.
IPOC 2026 diikuti oleh 45 perusahaan sponsor, 150 peserta pameran, serta lebih dari 1.500 delegasi yang berasal dari lebih dari 20 negara.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melalui sambutan video menyampaikan bahwa subsektor perkebunan berkontribusi sebesar 5,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III 2026. Kelapa sawit menjadi komoditas dengan kontribusi terbesar di subsektor tersebut.
