JAKARTA, Cobisnis.com – Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dua kandidat tersebut tidak harus berasal dari partai politik koalisi pendukung pemerintah.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan konstitusi tidak mengatur asal partai dari dua nama yang diusulkan presiden. Karena itu, Prabowo memiliki keleluasaan menentukan kandidat sesuai ketentuan yang berlaku.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa itu menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani di kompleks parlemen, Jumat (13/11/2026).
Muzani menjelaskan dua nama tersebut akan disampaikan Prabowo kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum rapat paripurna pemilihan. MPR telah menjadwalkan pemilihan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026.
Saat ini, terdapat empat partai yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Keempatnya adalah Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat.
Selain itu, terdapat PKB, NasDem, dan PKS yang mendukung pemerintahan Prabowo, meski bukan bagian dari koalisi pengusung pada Pilpres 2024. Sementara itu, PDIP menyatakan berada di luar pemerintahan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra juga menyampaikan bahwa kewenangan menentukan dua calon sepenuhnya berada di tangan presiden. Menurutnya, Prabowo dapat berdiskusi dengan partai-partai koalisi sebelum menetapkan nama yang akan diajukan.
Yusril menyebut koalisi pendukung pemerintah terdiri dari sekitar 10 partai, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak. Meski konsultasi politik dapat dilakukan, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan Prabowo.
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden tersebut diatur dalam Pasal 46 dan 47 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Pasal 46 ayat 2 mengatur presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat 3 menyebut MPR memilih satu dari dua calon yang diajukan presiden dalam sidang paripurna. Dengan mekanisme tersebut, keputusan akhir pemilihan wakil presiden berada di tangan MPR.
Proses pengisian jabatan ini menjadi tahapan lanjutan setelah Gibran mengajukan pengunduran diri. Perhatian kini tertuju pada dua nama yang akan dipilih Prabowo untuk diajukan kepada MPR.
