JAKARTA, Cobisnis.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan empat keputusan dalam rapat gabungan terkait pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri. Salah satu keputusan penting adalah menetapkan jadwal rapat paripurna pemilihan wakil presiden baru pada 2 Desember 2026.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan rapat gabungan digelar pada Jumat (13/11/2026) sore. Pertemuan tersebut diikuti seluruh fraksi MPR, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR.
Rapat berlangsung tertutup selama sekitar satu jam, mulai pukul 14.30 WIB hingga 15.30 WIB. Hasilnya mencakup penetapan jadwal pemilihan, pengajuan calon oleh Presiden, serta pembentukan dua tim khusus.
1. Paripurna Pemilihan Wapres Digelar 2 Desember
MPR menetapkan rapat paripurna untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Agenda tersebut akan berlangsung di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta.
“Pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember,” kata Muzani.
2. MPR Minta Prabowo Ajukan Dua Nama
Keputusan kedua adalah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden. Surat tersebut dijadwalkan dikirim pada Jumat (13/11/2026).
Setelah menerima surat, Presiden memiliki waktu 14 hari untuk menyampaikan dua nama calon. Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diperiksa melalui tim verifikasi yang dibentuk MPR.
3. MPR Bentuk Tim Verifikasi 36 Anggota
MPR juga membentuk tim verifikasi yang beranggotakan 36 orang. Tim ini akan dipimpin salah satu pimpinan MPR dan bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon wakil presiden.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari tahapan sebelum calon dipilih dalam rapat paripurna. Dengan demikian, setiap kandidat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
4. Tim Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang
Keputusan terakhir adalah membentuk tim ad hoc dengan jumlah anggota yang sama, yakni 36 orang. Tim tersebut akan dipimpin oleh tiga wakil ketua MPR dan melibatkan unsur fraksi serta kelompok DPD.
Tugas tim ad hoc adalah mempersiapkan ketetapan MPR mengenai pengangkatan wakil presiden terpilih. Ketetapan tersebut akan disiapkan untuk mendukung proses pengesahan dalam rapat paripurna.
Empat keputusan ini menjadi tahapan awal MPR dalam memproses pengisian jabatan wakil presiden yang ditinggalkan Gibran. Selanjutnya, proses akan bergantung pada pengajuan dua nama oleh Presiden Prabowo dan pemeriksaan persyaratan calon oleh MPR.
